KICK OF METTING SALAH SATU KIAT PBL KALSEL DALAM PENYUSUNAN RTBL

Kick Off Meeting Kota Banjarmasin dengan Bpk. Sekda, dan Dari PBL Wilayah2

Kick Off Meeting Kota Banjarmasin dengan Bpk. Sekda, dan Dari PBL Wilayah2

Kick off meeting atau dalam bahasan sederhananya Koordinasi Awal (KorWal) merupakan rapat awal proyek dengan tujuan untuk menyamakan presepsi  diantara semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek, menyangkut prosedur dan teknis pelaksanaan proyek.   Kick off Meeting bisa dianggap sebagai kesempatan untuk menyelaraskan nada (set the tone) dalam suatu proyek.

1

Kegiatan Kick Off Meeting Kab. Barito KUala dengan Bpk. Bupati dan Sekda, pada kegiatan Coffe Morning

Berkaitan dengan pekerjaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), KaSatker Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan beranggapan selain bertujuan menyamakan persepsi maksud diadakan Kick Off Metting adalah: 1) Serah terima Konsultan dari Satker ke Pemda Kabupaten/kota 2) Untuk menyatakan bahwa proyek dimulai. 3) Menyampaikan secara ringkas tujuan proyek  dan peran/tanggung jawab setiap pihak dalam pencapaian tujuan tersebut. 4) Mengklarifikasi harapan setiap pihak yang berperan dalam proyek.  5) Membentuk dan menumbuhkan komitmen bersama dalam menyukseskan proyek.

Kick of Metting atau istilah di Satker PBL Kalsel adalah Koordinasi Awal (KORWAL) Telah dilakukan sejak tahun 2010, yang dilakukan di tiap kabupaten/kota. Siapa saja yang hadir?  Paling tidak Ka Satker, coordinator tim Provinsi (core team), baik itu manajemen konsultan, Team Leader, sedangkan dari kabupaten/kota yang hadir, meliputi Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah (Sekda), Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota dan SKPD yang terkait dengan masing-masing RTBL.

Kegiatan Kick Off Meeting Kab. Kotabaru dengan Bpk.  Sekda dan SKPD Terkait

Kegiatan Kick Off Meeting Kab. Kotabaru dengan Bpk. Sekda dan SKPD Terkait

Kenapa harus hadir Bupati/Walikota/Sekda, dalam kegiatan RTBL ada dokumen Peraturan Walikota/Bupati (PERWL/PERBUB), Pelibatan Bupati/walikota dalam kegiatan RTBL dari awal akan mempermudah Penetapan Perwal/Perbub, Kesepakatan deliniasi wilayah perencanaan, Bupati/Walikota akan memahami substansi dan RTBL yang disusun dan Masukan mengenai rencana pengembangan di wilayah perencanaan.

Setelah Kick off meeting dilaksanakan, maka yang paling penting adalah masing-masing pihak harus memiliki komitmen untuk melaksanakannya sesuai perannya masing-masing. Nada dasar sudah didapat, selanjutnya masing-masing pihak harus menyelaraskan perannya dengan nada tersebut sehingga lagu yang berjudul “Proyek” bisa dilantunkan dengan merdu. Akhirnya  tepuk tangan meriah dari semua pihak (baca stakeholder) akan terdengar.

 

Diskusi selalu hidup dalam setiap Kegiatan

Diskusi selalu hidup dalam setiap Kegiatan

Kegiatan konsultasiPublik Perbub RTBL Hasan Basry Kota Rantau dengan bupati, wakil bupati, sekda dan SKPD kab. Tapin 2013,

Kegiatan konsultasiPublik Perbub RTBL Hasan Basry Kota Rantau dengan bupati, wakil bupati, sekda dan SKPD kab. Tapin 2013,

Categories: Keciptakaryaan | Tinggalkan komentar

Kebijakan Program Bidang Cipta Karya Prov. Kalsel

Saya baru banggun dari tidur panjang (Paswoord Blog Lupa he he)

NILAI STRATEGIS PULAU KALIMANTAN

  1. Hutan Kalimantan saatiniadalah54% dariluasPulau Kalimantan,
  2. Kalimantan merupakan penyumbang batubara terbesar, yakni sekitar 240 juta metrik ton per tahun. Jumlahcadangangas bumiPulau Kalimantan sebesar 21,49 TSCF. JumlahcadanganminyakbumiPulau Kalimantan sebesar 768,86 MMSTB danpotensilogambesi, emasdanperak.
  3. 3.  Sebagianbesar kawasan perkotaan berkembang di tepi sungai besar yang merupakan urat nadi transportasi
  4. Kawasankonservasi yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati serta kehidupan masyarakat adat berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata
  5. Produksipadimencapai 4.384.490 ton denganluaspanen 1.293.945 Ha, dan masih dimungkinkan pengembangan pada lahan potensial

TANTANGAN 

  1. Sistem listrik Kalimantan Barat masih defisit8 MW, sistem Kalimantan Selatan-Kalimantan Tengah defisit 30 MW, dan sistem Kalimantan Timur defisit 20 MW
  2.  Ketergantungan ekonomi masyarakat perbatasan dalam pemenuhan kebutuhan pokok pada Malaysia karena kesenjangan ekonomi antara kawasan perbatasan di Indonesia dengan negara Malaysia
  3.  Jaringan jalan lintas Selatan, Tengah dan Utara Pulau Kalimantan kondisinya masih kurang baik dan tidak terintegrasi dengan jaringan transportasi sungai.

KONREG 2014_Pulau Kalimantan_final

KONREG 2014_Pulau Kalimantan_final KONREG 2014_Pulau

KONREG 2014_Pulau Kalimantan_final

Categories: Keciptakaryaan | Tinggalkan komentar

STATUS PERDA RTRW KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN SELATAN

Baca lebih lanjut

Categories: Keciptakaryaan | Tinggalkan komentar

LOMBA MENGAMBAR & KARYA TULIS TINGKAT PROVINSI KALSEL

Untuk lebih jelas ketentuan lomba dapat di download di:

Link: Lomba Menggambar Dan Karya Tulis

Formulir Pendaftaran Lombalomba dapat di download di:

Link: Formulir Lomba

untuk mendaftar formulir diisi dan di emailkan ke panitialombauubg@gmail.com
Categories: Keciptakaryaan | 1 Komentar

Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBG)

Categories: Keciptakaryaan | Tinggalkan komentar

RTBL Rantau Baru Kab. Tapin

PENDAHULUAN

Tapin adalah kabupaten yang terkenal “Bertabur Ulama (datu-datu)” karena banyaknya ulama yang lahir, bermukim dan mengajarkan agama Islam di Kabupaten ini . Karena itu kehidupan masyarakat Tapin sangat agamis . Dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Selatan, Tapin paling banyak melahirkan datu-datu, di antaranya yang terkenal adalah Datu Sanggul dan Datu Aling
Hal ini sesuai dengan latar belakang kerajaan Banjar yang beridentitas Kerajaan Islam . Karena itu, dari dulu hingga sekarang, atmosfir religius Islam di Tapin sangat terasa seali.
Kota Rantau dengan fungsinya sebagai ibukota Kabupaten Tapin saat ini dilihat dari pertumbuhan dan perkembangannya kurang terarah dan kurang terkendali. Hal ini tercermin dari kepadatan bangunan yang relatif tinggi, pertumbuhan kota yang sporadic dan menyebar, struktur kota yang kurang jelas dan kurang terpola.
Rantau menuntut perlunya perencanaan,pembangunan, serta pemeliharaan berbagai infrastruktur yang diperlukan agar dapat menunjang perkembangandan pemenuhan kebutuhan warga kotanya secara menyeluruh.
Situasi dan kondisi kota Rantau seperti yang digambarkan di atas menginspirasi Pemerintah Kabupaten Tapin untuk mewujudkan sebuah kawasan baru, yakni kota Rantau Baru yang dilandasi konsep Perancangan Kota Islam (Islamic Urban Design), dengan predikat “Serambi Madinah” seperti ‘saudaranya’ kota Martapura, ibukota Kabupaten Banjar yang sudah dikenal sebagai “Serambi Mekkah” .

PENINJAUAN LAPANGAN

Diharapkan kota Rantau Baru dapat menjadi suatu kawasan percontohan permukiman modern yang menjunjung konsep Islami namun tetap mengedepankan ciri khas budaya Tapin sebagai perkuatan citra Tapin di Propinsi Kalimantan Selatan . Konsep pengembangan kawasan Rantau Baru diharapkan dapat: mempercepat pembangunan dan pengembangan kota Rantau dan mengidentifikasi program-program pembangunan kota sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan kota dapat lebih terfokus dan terarah . Untuk mewujudkannya, pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Tapin telah menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP) Rantau Baru tahun 2007-2011, sebagai instrument panduan dan pengendalian pengembangan kota Rantau.
Dalam musyawarah besar tersebut masyarakat Tapin sangat mengharapkan agar RDTRKP Rantau Baru terealisasi dengan cepat dan baik . Karena itu RDTRK Rantau Baru perlu dilengkapi dengan panduan pengaturan dan pengendalian bangunan dan lingkungan . Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 Tanggal 16 Maret 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) RDRTRKP Rantau Baru tersebut disusun melalui 2 kali musyawarah besar masyarakat Kabupaten Tapin, yang dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat Tapin yang datang dari seluruh Indonesia.
Musyawarah Besar I dilaksanakan pada tanggal 9 September 2006 bertempat di gedung olahraga Datu Muning di Rantau, dihadiri sekitar 600 orang  baik yang datang dari pulau kalimantan mau diluar pulau. Kemudian,

musyawarah besar II dilaksanakan pada tanggal 29 November 2006 di tempat yang sama dan dihadiri sekitar 800 orang . Karena itulah dalam tahun 2007 ini Pemerintah Kabupaten Tapin melaksanakan penyusunan RTBL Kawasan Rantau Baru . Dokumen RTBL Rantau Baru ini berisi pedoman dalam rangka penerapan pembangunan fisik bangunan dan lingkungan serta prasarana-sarana dalam pemenuhan persyaratan tata bangunan, keselamatan bangunan, dan kualitas hidup, guna mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan, dan meningkatkan vitalitas ekonomi serta kehidupan masyarakat

bird eye view

MAKSUD DAN TUJUAN
RTBL Rantau baru dapat berfungsi sebagai dokumen panduan umum yang menyeluruh dan memiliki kepastian hokum tentang perencanaan tata bangunan dan lingkungan dari kawasan Rantau Baru.

Rencana Tata Bangunan (RTBL) disusun dengan tujuan sebagai pengendali pembangunan, yaitu mengendalikan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan suatu kawasan perencanaan . Perencanaan penataan bangunan dan lingkungan meliputi pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan, peningkatan taraf hidup masyarakat melalui kealitas lingkungan dan ruang publik, perwujudan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, serta peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan.

Sasaran
Sasaran dari penyusunan RTBL Kawasan Rantau Baru adalah:

  • Tersusunnya acuan umum desain),seperti : perancangan lingkungan kota, peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan lahan, tata bangunan, system sirkulasl & jalur penghubung, ruang terbuka dan tata hijau, dan seterusnya;
  • Tersusunnya panduan pengembangan rancangan dan detail rencana rancangan
  • Tersusunnya program pembiayaan
  • Tersusunnya panduan pengendalian pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan;
  • Tersusunnya program pengelolaan pemanfaatan asset property pasca pelaksanaan .

Lingkup Pekerjaan
Sesuai dengan Permen PU No .6/PRT/M/2007, lingkup pekerjaan penyusunan RTBL Kawasan Rantau Baru meliputi:

Identifikasi dan Apresiasi Konteks Lingkungan, mencakup hasil analisis dari permasalahan, kendala, potensi serta prospek dari area penataan dan konteks sekitarnya (AMDAL) .

  1. Program Peran Masyarakat .
  2. Konsep Umum Perancangan .
  3. Panduan Detail Perancangan .
  4. Program Pembiayaan .
  5. Program Pengendalian Pelaksanaan .
  6. Program Pengelolaan Properti Pasca Pelaksanaan .

Manfaat
Manfaat dari penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Rantau Baru adalah :

  • Kawasan yang direncanakan dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan kedudukan, peran dan fungsinya .
  • Optimasi pemanfaatan ruang dalam pendistribusian sarana dan prasarana kawasan hingga tingkat kedalaman unit lingkungan .
  • Terwujudnya keteraturan bangunan dan lingkungan pada kawasan perencanaan .
  • Adanya panduan dalam pembangunan Kota Rantau untuk mewujudkan penataan ruang secara spesifik di Kota Rantau Baru dan konkrit sesuai dengan rumusan dalam tata ruangnya .
  • Untuk melengkapi peraturan tata ruang di Kota Rantau Baru (RUTRK) .

Visi Misi Pembangunan Kawasan Rantau Baru
Visi

“ RANTAU BARU KOTA SERAMBI MADINAH”

Visi Pembangunan Kawasan Rantau Baru adalah Mewujudkan Kota Rantau Baru yang berwawasan lingkungan layak huni,produktif, berjati diri, manusiawi, aman dan tertib, cantik dan menyenangkan, serta memiliki daya saing dan dengan predikat “ RANTAU BARU KOTA SERAMBI MADINAH”

Misi
Misi Pembangunan Kawasan Rantau Baru adalah:

  • Mewujudkan suasana kehidupan yang Islami sebagai modal dasar penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan, berdasarkan latar Sejarah : Tapin Bertabur Ulama (Datudatu) .
  • Mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia melalui penyediaan prasarana dan sarana kota yang mendukung dan relevan .
  • Mewujudkan penataan ruang yang dapat menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
  • Mewujudkan pembangunan kota sebagai wujud dari pembangunan ekonomi yang berkeadilan
  • Memantapkan Penyelenggaraan otonomi daerah menuju peningkatan kesejahteraan rakyat .
  • Mewujudkan penataan ruang yang dapat mengekspresikan keramah-tamahan warga Kota Rantau Baru
  • Mewujudkan penataan kota yang berkarakter, beridentitas Islami dan membanggakan warga kota Rantau Baru

Identifikasi & Apresiasi Konteks Lingkungan
Dalam uraian diatas telah dikemukakan latar belakang, tujuan, sasaran, serta visi dan misi pembangunan Kawasan Rantau Baru . Uraian dalam pembahsan ini memberikan gambaran kondisi eksisting dari kawasan yang akan dikembangkan menjadi Rantau Baru .
Karakteristik Kota Rantau secara Umum Letak Geografis dan Fisik Alamiah Kota Rantau terletak pada 2°51´48” 2°58´36” Lintang Selatan dan 115°6´3” 115°9´16” Bujur Timur . Dilihat dari propinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tapin terletak di bagian tengah . Kota Rantau dilewati oleh jaringan jalan nasional yang merupakan jalan arteri primer yang menghubungkan Banjarmasin sebagai kota orde I Kalimantan Selatan dan Samarinda sebagai kota orde I Kalimantan Timur .
Dari gambaran kondisi geografis dan administrasi, Kota Rantau merupakan pintu masuk untuk 2 propinsi yang ada di Pulau Kalimantan yaitu Propinsi Kalimantan Selatan dan Propinsi Kalimantan Timur, sehingga sangat potensial sebagai pusat perdagangan baik untuk lingkup local maupun lingkup regional .Kota Rantau sendiri secara administratif merupakan Ibukota Kabupaten Tapin,

PETA ORIENTASI KAWASAN

sehingga fungsi dan perannya dalam pelayanan sangat penting . Letak kota Rantau ini iperlihatkan pada Peta berikut .

Kondisi fisik alamiah Kota Rantau secara umum :

  • Sebagian besar wilayah Rantau merupakan dataran rendah (tergenang air ketika musim hujan)
  • Sebagian besar wilayah kota merupakan areal persawahan Kota Rantau dibelah oleh Sungai
  • Luas Administrasi Wilayah Kota Rantau secara administrasi berada dalam wilayah Kecamatan Tapin Utara .
  • Luas wilayah kota Rantau 41 .36 Km2 atau 57,85 % dari luas Kecamatan Tapin Utara .

Penggunaan Lahan Eksisting
Secara garis besar, penggunaan lahan di Kota Rantau pada tahun 2004 terdiri dari :
1. Pemukiman
2. Sawah
3. Kebun
4. Semak / Belukar
5. Tanah Kosong

Kependudukan

Dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Rantau 2003-2013, proyeksi jumlah penduduk kota Rantau tahun 2013 adalah sebanyak 20 .074 jiwa . Jadi perkiraan dalam periode 2003-2013 (10 tahun) penduduk kota Rantau hanya bertambah sebayak 3 .607 jiwa atau 361 jiwa/tahun yang equivalen dengan 90 keluarga . Pertumbuhan ini berasal dari pertumbuhan alamiah, dan sangat kecil akibat migrasi masuk . Karena angka pertumbuhan penduduk rendah, maka kebutuhan ruang untuk perumahan juga relatif kecil . Akan halnya kepadatan penduduk juga relatif rendah .

Permasalahan Kota Rantau
Beberapa permasalahan kota Rantau yang relatif menonjol adalah :

  • Kapasitas / luas pasar yang sudah tidak mencukupi dan areal yang ada kurang memungkinkan untuk dikembangkan .
  • Kondisi kawasan – kawasan perumahan, secara umum relatif buruk .
  • Jalan –jalan yang ada reatif sempit .
  • Kapasitas terminal angkutan pedesaan sudah tidak mencukupi lagi .
  • Kualitas visual kota masih relatif rendah .
  • Citra / image Kota Rantau sebagai ibukota Kabupaten Tapin masih belum kuat .

Karakteristik Kawasan Perencanaan Rantau Baru
Batas Administrasi Kawasan Perencanaan, Secara administrasi kawasan perencanaan sebagian masuk dalam wilayah Kelurahan Rantau Kiwa dan sebagian lagi Kelurahan Rangda Malingkung . Secara lokasional Kawasan Perencanaan dibatasi oleh Jalan Perintis, Jalan Hasan Basri, Jalan Bypass . Luas kawasan perencanaan sekitar 314 Ha .

Kondisi Fisik Kawasan Perencanaan

Secara umum kondisi eksisting permukaan tanah di kawasan perencanaan relatif datar, dengan kondisi lahan merupakan areal persawahan .Kawasan perencanaan dilalui oleh 1 sungai besar yaitu Sungai Tapin . Kawasan perencanaan berada di daerah yang relatif datar yang tergenang air ketika musim hujan . Secara garis besarnya bentuk pemanfaatan ruang kawasan pada wilayah perencanaan terbagi menjadi 4 macam, yaitu :

Perumahan dan pemukiman Komersial

  • Fasilitas umum seperti: Pemerintahan, Kesehatan, Pendidikan, Peribadatan dan Pasar.
  • Ruang terbuka hijau / taman kota .
  • Kondisi Jaringan Jalan Eksisting

Pada kawasan Rantau Baru, jalan eksisting yang telah ada adalah jalan By PaSs yang saat ini masih berfungsi sebagai arus lalu lintas regional antar propinsi . Kependudukan Kawasan Perencanaan Kawasan Rantau Baru saat ini adalah kawasan baru yang masih belum dihuni . Sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perkotaan Rantau Baru 2007-2011, jumlah penduduk yang dapat ditampung di kawasan Rantau Baru sekitar 10 .000-12 .000 jiwa atau sekitar 100-120 jiwa/Ha .
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Rantau Baru 2007-2011 Seperti telah dikemukakan dalam Pendahuluan, dalam rangka pembangunan kota Rantau yang berwawasan jauh ke depan, Pemerintah Kabupaten Tapin berencana membangun Kawasan Rantau Baru .
Rencana tata ruang Kawasan Rantau Baru ini dibahas dan disepakati oleh masyarakat Kabupaten Tapin melalui 2 kali Forum musyawarah besar yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat .
Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Kawasan Rantau Baru ini Secara garis besar, penjelasan struktur pemanfaatan ruang Kawasan Rantau Baru ini adalah sebagai berikut:

Luas kawasan Rantau Baru sekitar 300 Ha .
Konsep dasar rencana tata ruang kawasan Rantau Baru adalah “ New Town in Town” . Sebagai satu new town, Rantau Baru dirancang menjadi satu kawasan yang kompak berdasarkan konsep Transit Oriented Development (TOD) dan konsep Mixed Use Development (MUD) .
Kawasan budidaya perkotaan yang akan dibangun di kawasan Rantau Baru ini meliputi perumahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan,peribadatan, rekreasi dan olahraga, perkantoran dan terminal . Sedangkan kawasan lindung yang akan dibangun meliputi kawasan resapan air, ruang terbuka hijau, dan hutan kota . Jaringan jalan yang akan dibangun meliputi jaringan jalan arteri primer, jalan lokal (kota), dan jalan utama (protokol) kota .
Dengan pertimbangan efisiensi pemanfaatan ruang dan penyediaan prasarana dan sarana perkantoran, serta mempertimbangkan pola jaringan jalan yang ada, pola jaringan jalan yang dikembangkan di kawasan Rantau Baru ini adalah grid . Sebagian dari prasana dan sarana kawasan Rantau Baru, seperti taman, jaringan jalan, dan tempat ibadah (mesjid Dulang) sudah mulai dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tapin sejak tahun 2007 yang lalu dan sekarang sudah hampir 100% selesai pengerjaannya .
Penjelasan lengkap dari rencana pengembangan Kawasan Rantau Baru ini dapat disimak dalam dokumen/ buku Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Rantau Baru Tahun 2007-2011 .

Amdal Kawasan Rantau Baru

Kawasan Rantau baru dengan luas sekitar 300 Ha direncanakan dengan konsep New Town in Town . Sebagai sebuah town, Rantau Baru direncanakan dilengkapi dengan berbagai prasarana, sarana dan fasilitas perkotaan .
Kawasan Rantau Baru ini diharapkan akan memperkuat status dan fungsi kota Rantau sebagai ibukota Kabupaten Tapin dan sekaligus juga sebagai pusat pertumbuhan Kabupaten Tapin .
Sebagian besar dari lahan yang akan dikembangkan menjadi Rantau Baru ini adalah lahan pertanian (sawah) . Konversi lahan ini tentunya akan menimbulkan dampak sosial dan lingkungan .
Lebih jauh, pembangunan Rantau Baru yang diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi kota Rantau yang tinggi dapat menimbulkan dampak terhadap keberlanjutan ekosistem (sosial dan alam) kota Rantau .
Kawasan Rantau Baru dengan konsep new town merupakan sebuah permukiman terpadu . Karena itu, jenis dan besaran dampak yang ditimbulkannya akam berbeda dari satu ekosistem ke ekosistem lainnya . Dampak tersebut perlu diantisipasi dan dikelola secara optimal agar tidak mengganggu kemampuan ekosistem . Untuk itu, pembangunan Kawasan Rantau Baru harus didasari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) .
Panduan AMDAL yang sesuai untuk Kawasan Rantau Baru adalah Panduan AMDAL Kegiatan Pembangunan Permukiman Terpadu (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No .4 Tahun 2000) .
Mengendalikan cara pembukaan lahan di kawasan pengembangan permukiman terpadu sehingga terpelihara kelestarian fungsi ekologisnya ; mengingat peruntukan lahan yang tidak harmonis dan penerapan teknologi yang kurang bijaksana dapat mengakibatkan gejala erosi genetik, pencemaran dan penuruan potensi lahan .
Menopang upaya-upaya mempertahankan proses ekologis antar ekosistem di kawasan permukiman terpadu sebagai penyangga kehidupan yang bermakna penting bagi kelangsungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan penduduk di kawasan permukiman terpadu khususnya, serta masyarakat di sekitar kawasan permukiman terpadu.
Memberikan panduan dan pemahaman kepada penyusun Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) kegiatan pengembangan permukiman terpadu, yang didasari dengan pendekatan terhadap pembinaan terhadap struktur dan fungsi ekosistem

Dampak Positif & Dampak Negatif

Pembangunan Rantau Baru selain menimbulkan dampak positif tentunya juga menimbulkan dampak negatif yang masing- masing terdiri dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan kawasan Rantau . Perubahan bentang alam yang dipaksakan dapat menimbulkan dampak lingkungan yang besar, antara lain :

  • Konversi lahan pertanian (sawah) menjadi permukiman perkotaan .
  • Pengembangan sungai menjadi danau buatan .
  • Pembangunan jalan arteri primer baru yang melewati kawasan pusat Rantau Baru.

Konsep Umum Perancangan
Konsep Rantau Baru

Tujuan membangun (merencana dan merancang) ruang kota adalah untuk memperoleh ruang kehidupan yang indah, bermakna dan efisien bagi penghuninya . Oleh karena itu, sejalan dengan visi yang telah ditetapkan, perancangan kota atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) perlu dilandasi dengan konsep konsep tertentu .
Visi pembangunan Rantau Baru, seperti telah dikemukakan adalah mewujudkan kota Rantau Baru yang berwawasan lingkungan, layak huni, produktif, berjati diri, manusiawi, aman dan tertib, cantik dan menyenangkan serta memiliki daya saing dan dengan predikat “Rantau Baru kota Serambi Madinah .”
Untuk mewujudkan visi tersebut, Rantau Baru sebagai kawasan pengembangan kota Rantau direncanakan mengacu pada konsep kota modern yang Islami . Konsep konsep penting yang mendasari penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan Rantau Baru adalah:
1. Historis Rantau & Serambi Madinah
2. Urban Desain Islam (Islamic Urban Design)
3. Transit Oriented Development (TOD)
4. Mixed Use Development (MUD)
5. Mental Image
6. Kota Hijau (Green City)

Konsep Historis Rantau sebagai Serambi Madinah
APA ?

Fenomena religius di masyarakat menyiratkan inspirasi positif bagi masyarakat Tapin, sehingga pemerintah Daerah berkeinginan untuk menjadikan Tapin sebagai kota “ Serambi Madinah” sebagai saudara Martapura “Serambi Mekkah” . Ada beberapa alasan terkait dengan konsep ini:

  • Dari dulu hingga sekarang Tapin telah banyak melahirkan tokoh agama dan alim ulama (di daerah Tapin ulama lazimnya disebut Datu), sehingga lebih dikenal sebagai “ Kampung Datu-datu” .
  • Dari Sejarah, Syekh Salman Al Farisi (Tapin-Datu Gadung) adalah cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Martapura-Datu Kalampayan) .
  • Kehidupan agamis yang sangat dominan di kehidupan sehari-hari .
  • Perayaan-perayaan Islam yang unik (Baayun Anak) .

MENGAPA ?

Tapin adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang dikenal dengan masyarakat agamis . Secara historis, Bumi Ruhui Rahayu ini dikenal sebagai daerah yang memiliki andil cukup besar dalam sejarah perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan.

KEUNTUNGAN ?

Historis kehidupan beragama yang kuat dan semboyan Serambi Madinah dapat memperkuat bukan hanya citra kota Rantau Baru, tapi juga “ Tapin yang bertabur Ulama”

Konsep Urban Desain Islam (Islamic Urban Design)
APA ?

Islamic Urban Design adalah konsep perancangan kota yang bernuansa religius Islam . Konsep yang diterapkan pada Rantau Baru mengacu pada konsep kota-kota Timur Tengah tempat awal ajaran Islam berkembang, yaitu Mekkah dan Medinah . Pada kedua kota tersebut, bangunan yang banyak ditemui adalah Mesjid, sebagai tempat ibadah umat . Ciri khasnya: Minaret sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Mesjid, begitu pula halnya dengan aspek dekorasi: kaligrafi dan kubah yang beraneka ragam . Arsitektur dan hiasan pada mesjid tak lepas dari hukum Islam dalam Al-Qur’an dan hadis tentang seni dan keindahan . Hiasan yang banyak digunakan adalah motif floral (tumbuh-tumbuhan) dan corak geometris tidak figuratif .

MENGAPA ?

Setiap kota mempunyai ciri lansekap arsitektur urban yang berlainan, yang dipengaruhi oleh kekuatan sosial, ekonomi, politik serta budaya dimana kota itu berada . Rantau sebagai kota yang terkenal dengan nuansa religiusnya sudah selayaknya menerapkan perancangan kota yang bernuansa Islami . Sedangkan Islam adalah sesuatu yang kaffah: modern, menyeluruh, dan mempengaruhi semua aspek kehidupan, aktual sampai akhir zaman . Oleh karena itu, perencana kota perlu mengimplementasikan fungsi-fungsi arsitektur Islami namun tetap modern dalam mengisi ruang kota Rantau Baru lewat Lansekap Arsitektur Urban .

KEUNTUNGAN ?

Citra kota Rantau sebagai bagian kabupaten ”Tapin bertabur Ulama” dan akan semakin jelas . mendukung nuansa religius sehingga tercipta kota yang nyaman
untuk ditinggal

Konsep Transit Oriented Development (TOD)
APA ?

Transit Oriented Development (TOD) adalah pendekatan perancangan dan perencanaan yang bertujuan memberi keuntungan dari skala lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk perorangan, pemerintah daerah, dan komunitas . Ada 4 karakter penting dari TOD:

  • Mixed Use Development (MUD): Gabungan (mix) beberapa tipikal guna lahan dalam satu kawasan, seperti: komersial, perkantoran, dan permukiman .
  • Kenyamanan berjalan kaki: Akses pedestrian yang diprioritaskan pada ranangan bangunan dan infrastruktur .
  • Kedekatan dan kepadatan (compact): Kenyamanan tinggal, bekerja, berbelanja, dan berekreasi dalam satu kawasan ditingkatkan .
  • Dekat halte: Pembangunan dekat dengan titik-titik angkutan umum, halte, atau stasiun .

MENGAPA ?

TOD adalah kunci untuk meningkatkan transit local dan regional, karena konsep ini berupaya mengurangi jumlah pemakaian mobil dan konsumsi energi melalui prinsip kedekatan transit stop dan core commercial area . TOD adalah alat perbaikan ekonomi kota yang penting .

DANAU BUATAN

DANAU BUATAN RANTAU BARU

KEUNTUNGAN ?
Lingkungan

Mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca 2,5-3,7 ton per tahun untuk tiap rumah . Lebih banyak lahan hijau untuk paruparu kota . Sosial Menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas . Meningkatkan kesadaran “memiliki” terhadap kota tinggal . Dengan berjalan kaki dan bersepeda, tingkat obesitas masyarakat menurun . Warga kawasan tersebut tidak perlu lagi untuk memenuhi kebutuhan mereka .

Ekonomi
Pemakaian bahan bakar minyak (BBM) yang lebih hemat untuk perorangan . Pemerintah dapat menghemat anggaran daerah untuk bidang infrastruktur . Meningkatnya kerja sama bdang ekonomi (antar kantor dan pengusaha) dengan daerah lain .

Konsep Mixed Used Development (MUD)
APA ?

Mixed Use Development (MUD) adalah aksesori dari konsep TOD . Dalam konsep MUD, suatu kawasan kota terdiri dari berbagai variasi guna lahan yang pada umumnya terdiri dari: permukiman, fasilitas umum seperti restauran, toko, rumah sakit, gedung parkir, dll .

MENGAPA
Untuk menunjang konsep TOD, MUD adalah konsep kawasan yang ideal . Konsep TOD menuntut kawasan yang compact dan nyaman untuk warganya . Prinsip kedekatan dan ketersediaan semua fasilitas untuk mencukupi kebutuhan warga dalam satu kawasan permukiman adalah kemudahan yang didapat dari penggunaan MUD .

LINGKUNGAN
Terciptanya lingkungan yang lebih nyaman dan aman untuk ditinggali . Tertatanya kawasan memungkinkan SOSIAL Terciptanya lingkungan yang lebih nyaman dan aman untuk ditinggali . Tertatanya kawasan memungkinkan

EKONOMI
Konsep MUD dekat halte perhentian (transit stop) meningkatkan pendapatan sewa rumah dibanding apartemen . Warga yang tinggal di daerah berkonsep MUD akan dapat menabung lebih banyak karena minimnya biaya transportasimereka .

Konsep Mental Image (Kevin Lynch)
APA ?

Identitas lingkungan luar suatu kota (kawasan) terbentuk dari unsur-unsur:

Pathway

Jalur -jalur jalan adalah jalur sirkulasi yang digunakan orang untuk melakukan pergerakan . Sebuah bangunan mempunyai jalur utama yang digunakan untuk mencapainya dan bergerak darinya . Jaringan jalan raya kota adalah jaringan pathway untuk seluruh kota

Landmark
Termasuk dalam kategori landmark adalah gedung, patung, tugu, jembatan, dll . Landmark adalah merupakan rujukan (referensi) yang merupakan tanda-tanda atau petunjuk eksternal bagi para pengamat dan dibuat secara tunggal dengan maksud agar mudah dibedakan secara visual dengan yang lainnya

Node

Sebuah node adalah pusat aktifitas yang sesungguhnya . Node merupakan sebuah tipe dari landmark tetapi berbeda karena fungsinya yang aktif, dapat juga berupa perempatan atau pertigaan .

Edges

Edge membedakan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya, misalnya daerah permukiman dibatasi oleh sungai, daerah pertokoan dibatasi oleh gerbang menuju parkir .

Distrik

Distrik adalah wilayah homogen yang berbeda dari wilayah lainnya, misalnya pusat perdagangan ditandai bangunan-bangunan bertingkat dengan lalu lintas yang padat .

MENGAPA ?

Dengan konsep pembentukan identitas lingkungan luar diharapkan Rantau Baru menjadi kawasan yang terpadu dan mempunyai “image” yang spesifik (mudah dikenali) . Image yang mudah dikenali berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat .

KEUNTUNGAN ?

Penanda kota Rantau Baru yang dirancang bernuansa Islam akan memperkuat citra kota dan mental map (bayangan peta kota) yang jelas .

Konsep Green City (Kota Hijau)

Rencana Green Belt Corridor bertujuan selain untuk memberi kesan teduh, asri di dalam kawasan maupun di sepanjang jalan utama kota juga untuk memperkuat image sebagai kota bernuansa taman yang hijau .
Rencana green blue plan / pendekatan konsep hijau biru dalam kawasan perencanaan di maksudkan untuk mengoptimalisasikan antara rencana hijau kawasan atau konsep vegetasi landscape dan Rencana biru kawasan/ konsep area tepian sungai, dengan cara kelayakan lahan . Danau buatan tengah kota . Dalam perencanaan, keterkaitan antara fungsi kawasan HIJAU dan kawasan BIRU adalah melalui akses-akses yang menghubungkan elemen kawasan tersebut, yang berupa jalan, jalur-jalur pedestrian, jogging track dan jalur kendaraan .

Rencana Umum

Struktur Peruntukan Lahan Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No .06/PRT/M/2007 tentang pedoman umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan disebutkan bahwa: Struktur peruntukan lahan merupakan komponen rancang kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah .Komponen penataan meliputi peruntukan lahan makro dan peruntukan lahan mikro .

Peruntukan Lahan Makro
Peruntukan lahan makro kawasanRantau Baru adalah rencana alokasi penggunaan dan pemanfaatan lahan, atau disebut tata guna lahan .
Peruntukan Lahan Mikro
Peruntukan lahan Mikro kawasan Rantau Baru adalah peruntukan lahan yang ditetapkan pada skala keruangan yang lebih rinci berdasarkan prinsip keragaman yang seimbang dan saling menentukan .

Struktur pemanfaatan ruang Rantau Baru tercantum alokasi-alokasi pemanfaatan ruang secara makro . Pemanfaatan ruang secara makro ini dijabarkan ke dalam rencana pemanfaatan ruang secara mikro .

Setelah membahas Konsep Perancangan MAKRO Kota Rantau Baru dan pengaplikasiannya, bab ini akan membahas konsep MIKRO-nya . Pembahasan akan berurutan sesuai dengan legenda pada Master Plan Rantau Baru (lihat halaman sebelah), antara lain sebagai berikut:
BLOK A
A1 . Perdagangan, Jasa, & Terminal
A2, A4, A5 Kawasan Permukiman
A3 . Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapin
BLOK B
B1 . Kawasan Pendidikan Terpadu
B2 . Ruang Terbuka Hijau
B3, B4 . Kawasan Permukiman
BLOK C
C1 . Kawasan Olah Raga
a . Stadion
b . Kolam Renang
c . Lapangan Golf
C2, C3, C4 . Kawasan Permukiman
BLOK D
D1, D6, D7 . Kawasan Permukiman
D2 . a . Hotel
b . Ruang Terbuka Hijau & Alun-alun
D3 . Hutan Kota
D4 . Ruang Terbuka Hijau, Laguna, & Islamic Center
D5 . a . Kawasan Perkantoran DPRD Kabupaten Tapin
5.15 Mesjid Dulang
b . Kawasan Perpustakaan Daerah

Untuk ini, kawasan Rantau Baru dibagi dalam blok-blok perencanaan seperti dikemukakan dalam Peta berikut .

Intensitas Pemakaian Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maximum bangunan terhadap lahan/ tapak peruntukannya . Komponen-komponen penataan intensitas pemanfaatan lahan meliputi:

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
– Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
– Koefisien Dasar Hijau (KDH)
– Koefisien Tata Bangunan (KTB)
– Sistem Insentif-dis insentif Pengembangan
– Sistem Pengalihan nilai Koefisien
– Lantai Bangunan

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai .

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai .

Koefisien Dasar Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai .

Tata Bangunan
Pengaturan blok lingkungan adalah perencanaan pembagian lahan dalam kawasan menjadi blok dan jalan, di mana blok terdiri atas petak lahan/kavling dengan konfigurasi tertentu .

Blok Kawasan A

Blok kawasan A dengan luas 76,8 Ha berada di sebelah selatan kawasan rencana . Blok A ini diarahkan untuk pengembangan fungsi jasa perdagangan dan perkantoran .

Blok Kawasan B

Blok kawasan B menempati lokasi di sebelah Barat kawasan rencana dengan luasan sekitar 52,5 Ha . Blok B dikembangkan untuk fungsi permukiman dan Pendidikan .

Blok Kawasan C

Blok kawasan C menempati lokasi di sebelah Timur kawasan rencana dengan luasan sekitar 64,5 Ha . Blok B dikembangkan untuk Permukiman, rekreasi dan olahraga .

Blok Kawasan D

Blok kawasan D menempati lokasi di sebelah Utara kawasan rencana dengan luasan sekitar 99,2 Ha . Blok D dikembangkan untuk rekreasi, peribadatan, bangunan komersil, perkantoran, alun –alun kota , permukiman .

Pengaturan kavling adalah perencanaan pembagian lahan dalam blok menjadi sejumlah kavling/petak lahan dengan ukuran, bentuk, pengelompokan, dan konfigurasi tertentu .

Di dalam blok atau sub blok kawasan Rantau Baru (sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya), terdapat beberapa kavling dan jalan . Keduanya saling mendukung dan mengisi . Pada umumnya blok berbentuk segi empat teratur dan umumnya proporsional . Hanya beberapa kavling saja yang berbentuk pendek memanjang . Pada dasarnya ukuran kavling di kawasan Rantau Baru terdiri dari kavling kecil (50 – 120 m2), sedang (200 – 400 m2) dan besar (400 – 600 m2) .

Pengaturan bangunan adalah perencanaan pengaturan massa bangunan dalam blok/kavling . Pada umumnya kavling di kawasan Rantau Baru tertata secara dengan pola grid . Rata-rata bangunan dihadapkan pada jalan di depannya sebagai pedoman berorientasi .
Pengaturan Ketinggian dan Elevasi
Lantai Pengaturan ketinggian dan elevasi lantai bangunan adalah perencanaan pengaturan ketinggian dan elevasi bangunan baik pada skala bangunan tunggal maupun kelompok bangunan pada lingkungan yang lebih makro (blok/kawasan) . Pengaturan ini terdiri dari:

a . Ketinggian Bangunan
b . Komposisi Garis Langit Bangunan
c . Ketinggian Lantai Bangunan

Pengaturan ketinggian pada bangunan sepanjang jalan lingkar tengah dan jalan utama kota di arahkan ketinggian bangunan maksimal 3 lantai . Sedangkan bangunan pada lapis kedua diarahkan hanya 1 – 2 lantai saja .

Aplikasi Konsep-konsep Dasar Penyusunan RTBL Kawasan Rantau Baru Pada pendahuluan Bab 3 telah dikemukakan bahwa RTBL Kawasan Rantau Baru disusun berdasarkan konsep-konsep:

  1. Historis Kota Rantau sebagai Serambi Medinah Urban Desain Islam (Islamic Urban Design) .
  2. Transit Oriented Development (TOD)
  3. MIxed Use Development (MUD)
  4. Mental Image
  5. Kota Hijau (Green City)

Mesjid Qiblat’ain dan Jabal Rahmah
Mesjid Qiblat’ain (bagian dari Islamic Center) dan Jabal Rahmah mengingatkan penduduk kota pada kota Mekkah dan Medinah, yang menjadi pedoman perancangan kawasan Rantau Baru . Suasana Islami ala Timur Tengah sangat terasa dengan 2 ikon landmark di kawasan Rantau Baru tersebut . Letaknya pun terhubung dengan imaginary line, sehingga jelas bahwa antara landmark satu dan lainnya saling berhubungan .Minaret Mesjid Qiblat’ain merupakan pusat orientasi kawasan Rantau Baru, sesuai dengan semboyan Serambi Medinah .

Mesjid Dulang dan Bundaran Dulang
Bundaran Dulang dan Mesjid Dulang menandai gerbang masuk ke kota Rantau dari arah Kandangan . Desainnya khas dengan penggunaan kubah sebagai unsur identitas kota Muslim .

Fasilitas Umum
Fasilitas-fasilitas umum yang ada di kawasan Rantau Baru semua dirancang dengan nuansa Islami . Penggunaan kubah sebagai atap mendominasi desain per kawasan kota .

Sistem Sirkulasi & Jalur Penghubung
“Sistem sirkulasi dan jalur penghubung terdiri dari jaringan jalan dan pergerakan, sirkulasi kendaraan umum, sirkulasi kendaraan pribadi, sirkulasi kendaraan informal setempat dan sepeda, sirkulasi pejalan kaki (termasuk masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia), sistem parkir, perencanaan jalur pelayanan lingkunganm dan sistem jaringan penghubung” .(Peraturan Menteri PU No .06/PRT/M/2007)

Komponen Penataan
Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab 4 .5, komponen penataan system sirkulasi dan jalur penghubung terdiri dari 9 komponen yang akan dijelaskan dengan gambar-gambar berikut ini

Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau
“Sistem ruang terbuka dan tata hijau merupakan komponen rancang kawasan yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan ataupun elemen sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan jugadiciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas . Penataan sistem ruang terbuka diatur melalui pendekatan desain tata hijau yang membentuk karakter lingkungan serta memliki peran penting baik secara ekologis, rekreatif, dan estetis bagi lingkungan sekitar, dan memiliki karakter terbuka sehingga mudah diakses sebesar-besarnya oleh publik” .(Peraturan Menteri PU No .06/ PRT/M/2007)

Komponen Penataan
Komponen penataan sistem ruang terbuka dan tata hijau terdiri dari: Sistem ruang terbuka umum Sistem ruang terbuka pribadi Sistem ruang terbuka privat yang dapat diakses umum Sistem pepohonan dan tata hijau Bentang alam Area jalur hijau

Tata Kualitas Lingkungan
“Penataan kualitas lingkungan merujuk pada upaya rekayasa elemen-elemen kawasan yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kawasan atau sub area dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu” .(Peraturan Menteri PU No .06/ PRT/M/2007)

Komponen Penataan
Komponen penataan tata kualitas lingkungan terdiri dari:

  • Konsep identitas lingkungan, terdiri dari:
  • Tata karakter bangunan/lingkungan (built in signase and directional system);
  • Tata penanda identitas bangunan .

Sistem tata informasi (directory signase system) dan sistem tata rambu pengarah (directional signase system) . Wajah jalan, yang terdiri dari:

  • Wajah penampang jalan dan bangunan;
  • perabot jalan (street furniture);
  • jalur dan ruang bagi pejalan kaki (pedestrian);
  • tata hijau pada penampang jalan;
  • elemen tata informasi dan rambu pengarah pada penampang jalan;
  • elemen papan reklame komersial pada penampang jalan .

Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan
“Sistem prasarana dan utilitas lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya” .(Peraturan Menteri PU No .06/ PRT/M/2007)
Komponen Penataan
Komponen penataan sistem prasarana dan utilitas lingkungan terdiri dari: Sistem jaringan air bersih Sistem jaringan air limbah dan air kotor Sistem jaringan drainase Sistem jaringan persampahan Sistem jaringan listrik Sistem jaringan telepon Sistem jaringan pemadam kebakaran Sistem jaringan jalur penyelamatan atau evakuasi .

Categories: Keciptakaryaan | 1 Komentar

KRITERIA KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

KRITERIA KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DANLINGKUNGAN (RTBL) I. KRITERIA LOKASI

  1. Merupakan kawasan yang apabila tidak diatur lebih detail, perkembangannya akan cenderung semrawut dan tidak terkendali, atau hilangnya karakter kawasan akibat hilangnya bangunan dan kawasan lama/tradisional/bersejarah, atau menimbulkan bencana akibat rawannya kawasan tersebut terhadap kejadian bencana
  2. Merupakan kawasan strategis di kota/kabupaten dan menjadi prioritas utama dan mendesak bagi pemerintah kota/kabupaten untuk segera diatur
  3. Merupakan kawasan di kota/kabupaten yang sudah memiliki Perda BG
  4.  Merupakan kawasan di kota/kabupaten yang dalam 5 tahun terakhir belum memiliki RTBL

II.PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RTBL

Penyampaian Surat Permintaan Walikota/Bupati kepada Ditjen CK, Kementerian PU, dilampiri dengan Dokumen daerah yang mengindikasikan bahwa kawasan yang akan disusun RTBL nya memang merupakan prioritas provinsi atau kabupaten/kota ybs. Dokumen tersebut terdiri dari :

  1. Petikan RPJMD, khususnya bagian yang menyebutkan bahwa dalam jangka menengah (5 tahun ke depan) kawasan dimaksud merupakan prioritas untuk diatur/dikembangkan,Atau;
  2. Renstrada Badan/Dinas terkait yang mengindikasikan bahwa salah satu tugas/target dari Badan/Dinas dimaksud memang akan mengatur/mengembangkan kawasan dimaksud, atau;
  3. PERDA ttg RTRW kab/kota atau Ranperda RTRW yang sudah mendapat Persetujuan ubstansi dari Menteri PU (khususnya peta rencana peruntukan dan rencana sistem jaringan infrastruktur) dan rencana2 detailnya (RDTR, RTR, peraturan zoning) yang menggambarkan rencana pengembangan kawasan dimaksud. Apabila RTRW belum disahkan atau belum mendapat persetujuan maka bisa dengan surat pernyataan pemda yang menyatakan bahwa setelah RTBL disusun akan dipakai sebagai salah satu masukan untuk menyusun peraturan lebih tinggi diatasnya (RDTRK/RTRW)
  4. PERDA ttg Bangunan Gedung atau Ranperda BG yang sudah masuk Prolegda
  5. Peta Batas Kawasan (deliniasi kawasan), ditanda tangani oleh Ketua Bappeda dan Kepala Dinas Tata Kota
  6. Hasil penilaian kelayakan Lokasi (sebagaimana kriteria dimaksud) ditanda tangani oleh Ketua Bappeda dan Kepala Dinas Tata Kota
  7. Penunjukan Tim Teknis daerah yang terdiri dari unsur Bappeda, Tata Kota, PU dan unsur2 lain serta kesediaan untuk menyiapkan berbagai informasi yang dibutuhkan, dimana biaya operasional tim menjadi beban biaya pemerintah daerah.
  8. Surat Pernyataan kesediaan untuk memproses RTBL yang sudah disusun menjadi Peraturan Walikota/Bupati, atau PERDA sebagai panduan dalam penataan dan pengembangan kawasan.

Catatan : no 1 a,b,c dan d kalau tidak ada bisa diganti surat pernyataan walikota/bupati bahwa kawasan yang diusulkan merupakan prioritas untuk ditangani dilampiri no 2 dan atau 3. no. 4 menyusul.

PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENATAAN DAN REVITALISASI KAWASAN (PRK) & RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

I. KRITERIA LOKASI

  1. Kawasan pusat kota/pusat kegiatan yang cepat berkembang dan atau mengalami degradasi lingkungan serta memiliki potensi dari segi pariwisata/alam.
  2. Merupakan kawasan yang sudah memiliki RTBL II. PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA TINDAK Penyampaian Surat Permintaan Walikota/Bupati kepada Ditjen CK, Kementerian PU, dilampiri dengan :
  • RTBL yang sudah di sahkan dalam bentuk Peraturan Walikota/Bupati atau dalam proses pengesahannya, sebagai bentuk komitmen untuk mengembangkan kawasan
  •  Surat pernyataan kesediaan untuk memanfaatkan Rencana Tindak dimaksud sebagai pedoman dalam pengembangan kawasan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Catatan : apabila belum ada RTBL, surat pernyataan walikota/bupati bahwa kawasan yang diusulkan merupakan prioritas utk ditangani

PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PERMUKIMAN TRADISIONAL BERSEJARAH

I. KRITERIA LOKASI

  1. Merupakan Kawasan yang masih memiliki nilai-nilai tradisional, adat istiadat/hukum adat, budaya lokal yang cukup kental, namun Infrastruktur kawasannya kurang memadai dan dikhawatirkan akan mengalami degradasi apabila tidak ada penangangan/intervensi dari pemerintah (identitas kawasan bisa hilang).
  2. Kawasan permukiman tersebut merupakan permukiman tradisional yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah untuk di lestarikan dan statusnya telah dan/atau akan ditetapkan sebagai kawasan tradisonal yang di lestarikan.

II. PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANATINDAK KAWASAN PERMUKIMAN TRADISIONAL/BERSEJARAH

Penyampaian Surat Permintaan Walikota/Bupati kepada Ditjen CK, Kementerian PU, dilampiri dengan Dokumen daerah yang mengindikasikan bahwa kawasan yang akan disusun Rencana Tindak nya memang merupakan prioritas provinsi atau kabupaten/kota ybs. Dokumen tersebut terdiri dari :

  1. Petikan RPJMD, khususnya bagian yang menyebutkan bahwa dalam jangka menengah (5 tahun ke depan) kawasan dimaksud merupakan prioritas untuk diatur/dikembangkan. atau;
  2. Renstrada Badan/Dinas terkait yang mengindikasikan bahwa salah satu tugas/target dari Badan/Dinas dimaksud memang akan mengatur/mengembangkan kawasan dimaksud, atau;
  3. PERDA ttg RTRW kab/kotaatau Ranperda RTRW yang sudah mendapat Persetujuan Substansi dari Menteri PU (khususnya peta rencana peruntukan dan rencana sistem jaringan infrastruktur) dan rencana2 detailnya (RDTR, RTR, peraturan zoning) yang menggambarkan rencana pengembangan kawasan dimaksud. Apabila RTRW belum disahkan atau belum mendapat persetujuan maka bisa dengan surat pernyataan pemda yang menyatakan bahwa setelah Rencana Tindak disusun akan dipakai sebagai salah satu masukan untuk menyusun RDTRK/RTRW

Catatan : apabila a,b dan c tidak ada, diganti dengan surat pernyataan walikota/bupati bahwa kawasan yang diusulkan merupakan prioritas utk ditangani

PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK)

I. KRITERIA LOKASI

  1. Sudah memiliki Perda Bangunan Gedung atau Ranperda BG yang sudah masuk Prolegda;
  2. Memiliki dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

II. PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA INDUKSISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

  1. Penyampaian Surat Permintaan Walikota/Bupati kepada Ditjen CK, Kementerian PU, dilampiri dengan Dokumen daerah yang mengindikasikan bahwa pencegahan dan penanggulangan kebakaran merupakan prioritas provinsi atau kabupaten/kota ybs. Dokumen tersebut adalah:
  • Petikan RPJMD, khususnya bagian yang menyebutkan bahwa pencegahan dan penanggulangan kebakaran merupakan prioritas untuk diatur/dikembangkan. atau;
  •  Renstrada Badan/Dinas terkait yang mengindikasikan bahwa salah satu tugas/target dari Badan/Dinas dimaksud memang akan mengatur/mengembangkan sistem proteksi kebakaran, atau;
  • PERDA ttg RTRW kab/kota atau Ranperda RTRW yang sudah mendapat Persetujuan Substansi dari Menteri PU (khususnya peta rencana peruntukan dan rencana sistem jaringan infrastruktur). Apabila RTRW belum disahkan atau belum mendapat persetujuan maka bisa dengan surat pernyataan pemda yang menyatakan bahwa setelah Rencana Tindak disusun akan dipakai sebagai salah satu masukan untuk menyusun RTRW
  • Copy dari Perda BG atau Ranperda BG yg dilampiri keterangan bahwa draft dimaksud sudah masuk dalam Prolegda Catatan : no 1 apabila tidak ada diganti dengan surat pernyataan walikota/bupati bahwa RISPK yang diusulkan merupakan prioritas utk disusun dan dijadikan panduan

Catatan : apabila belum ada RTBL, surat pernyataan walikota/bupati bahwa kawasan yang diusulkan merupakan prioritas utk ditangani

DUKUNGAN PSD UNTUK REVITALISASI KAWASAN, RTH DAN PERMUKIMAN TRADISIONAL BERSEJARAH

I. KRITERIA LOKASI

  1. Kawasan yang sudah mempunyai dokumen Rencana Tindak (termasuk DED)PRK/RTH/Permukiman Tradisional-Bersejarah/RTPLP yang di sepakati oleh Pemda (untuk implementasi & Pengelolaannya)
  2. Memiliki dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
  3. Kawasan yang unit pengelolanya sudah ditetapkan
  4. Kawasan yang lahannya sudah siap (adanya kejelasan status lahan : milik pemerintah/yayasan, tidak dalam status sengketa, tidak terdapat aktifitas permukiman liar, dan tidak ada kegiatan yang yang tidak sesuai peruntukannya)

DUKUNGAN PSD UNTUK REVITALISASI KAWASAN, RTH DAN PERMUKIMAN TRADISIONAL BERSEJARAH DI LOKASI PLPBK

I. KRITERIA LOKASI

  1. Lokasi Lanjutan dari BLM PNPM MP
  2. Memiliki dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
  3. Mempunyai dokumen RTPLP yang di sepakati oleh Pemda (untuk implementasi & Pengelolaannya)
  4. Kesiapan pengelolaan oleh Masyarakat setempat atau stakeholder lainnya 5. Kesiapan status lahan (milik pemerintah/yayasan/masyarakat, tidak dalam status sengketa, didalamnya tdk berlangsung aktifitas permukiman liar, dan tidak ada kegiatan yang berlangsung di dalamnya yang tidak sesuai peruntukannya)

DUKUNGAN PSD UNTUK REVITALISASI KAWASAN, RTH DAN PERMUKIMAN TRADISIONAL BERSEJARAH

I. PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN DUKUNGAN FISIK PRK, RTH DAN PERMUKIMAN TRADISIONAL/BERSEJARAH

  1. Penyampaian Surat Permintaan Walikota/Bupati kepada Ditjen CK, Kementerian PU, dilampiri dengan :
  • DED yang sinkron dengan RTBL yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya.DED harus sudah disahkan oleh pejabat terkait (Kepala Dinas/Badan)
  •  Surat pernyataan bahwa lahan yang akan dibangun fasilitas publik adalah milik pemda, tidak dalam sengketa, tidak terdapat bangunan liar, warung dan peruntukan lain yang tidak sesuai serta siap dibangun pekerjaan fisik sesuai rencana
  • Foto lokasi yang memperlihatkan bahwa lahan yang akan dikembangkan tidak terdapat bangunan liar, warung, dan peruntukan lain yang tidak sesuai.
  •  Penunjukan Unit Pengelola yang bertanggung jawab dalam keberlanjutan pengembangan kawasan.

DUKUNGAN PRASARANA DAN SARANA SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

I. KRITERIA LOKASI

  1. Memiliki dokumen RISPK yang telah disahkan oleh Kepala Daerah (minimal SK/peraturan bupati/walikota)
  2. Memiliki dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
  3. Memiliki Perda BG (minimal Raperda BG dalam tahap pembahasan dengan DPRD)
  4. Memiliki DED untuk komponen fisik yang akan dibangun.
  5. Ada lahan yg disediakan Pemda
  6. Kesiapan pengelolaan oleh stakeholder setempat

DUKUNGAN PRASARANA DAN SARANA SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN SKALA LINGKUNGAN

I. KRITERIA LOKASI

  1. Lokasi Lanjutan dari BLM PNPM MP
  2. Mempunyai dokumen RTPLP yang di sepakati oleh Pemda (untuk implementasi & Pengelolaannya), yang di dalamnya mengatur kebutuhan akan sistem proteksi kebakaran skala lingkungan
  3. Kesiapan pengelolaan oleh Masyarakat setempat atau stakeholder lainnya

DUKUNGAN PRASARANA DAN SARANA SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

II. PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN DUKUNGAN FISIK PRASARANA DAN SARANA SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Penyampaian Surat Permintaan Walikota/Bupati kepada Ditjen CK, Kementerian PU,dilampiri dengan :

  • DED yang sinkron dengan RISPK yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya.DED harus sudah disahkan oleh pejabat terkait (Kepala Dinas/Badan)
  •  Surat pernyataan bahwa lahan yang akan dibangun fasilitas publik adalah milik pemda, tidak dalam sengketa, tidak terdapat bangunan liar, warung dan peruntukan lain yang tidak sesuai serta siap dibangun pekerjaan fisik sesuai rencana
  • Foto lokasi yang memperlihatkan bahwa lahan yang akan dikembangkan tidak terdapat bangunan liar, warung, dan peruntukan lain yang tidak sesuai.
  • Penunjukan Unit Pengelola yang bertanggung jawab dalam keberlanjutan pengembangan sistem proteksi Kebakaran.

Catatan : apabila belum ada RTBL, surat pernyataan walikota/bupati bahwa kawasan yang diusulkan merupakan prioritas utk ditangani

KRITERIA DUKUNGAN AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

  1. Bangunan gedung negara/kantor pemerintahan
  2. Bangunan gedung pelayanan umum (puskesmas, hotel, terminal, stasiun, bandara)
  3. Ruang publik atau ruang terbuka tempat bertemunya aktifitas sosial masyarakat (taman, alun-alun)
  4. Kesiapan pengelolaan oleh stakeholder setempat Fasilitasi pembangunan dapat berupa pembuatan ramp/handrail, toilet penca, signage, guiding blocks, parkir penca DED Standar sudah ada, untuk pekerjaan dilapangan disesuaikan dengan shop drawing saja
Categories: Keciptakaryaan | Tinggalkan komentar

BPK SWADAYA MASYARAKAT BANJARMASIN


Kota Banjarmasin akan perlu menjadi pilot project atau percontohan penanggulangan kebakaran di wilayah Kalsel atau di indonesia, mengingat tingginya kejadian kebakaran di ibukota provinsi ini.
Hal ini dikarenakan kejadian kebakaran sangat tinggi di kawasan perkotaan, bahkan sejak Januari hingga Oktober 2011 ini, tercatat sebanyak 87 kali kebakaran, atau tiga kali sehari. Apalagi, penyebab kejadian kebakaran ini didominasi akibat listrik mencapai 90 persen, seperti konselting listrik arus pendek dan lainnya, termasuk kelalaian warga yang menggunakan lilin, lampu templok dan lainnya.
keberadaan Barisan Pemadam Kebakaran Swasta. Sudah lazim di ketahui jika Banjarmasin adalah kota yong memiliki pasukan pemadam kebakaran terbanyak se-Asia Tenggara. Prestasi ini bahkan sudah tercatat dalam rekor MURI pada 26 September 2004 sebagai ‘deretan mobil BPK terpanjang se Indonesia. Keberadaan BPK memang sudah menjadi keharusan bagi Kota Banjarmasin, sebab karakter bangunan di kota ini banyak menggunakan bahan kayu ulln (atau biasa disebut kayu besi) yang mudah terbakar. Maka wajar jika di kota ini di setiap RW pasti memiliki BPK.

Setiap BPK memiliki mobil pemadam dengan modifikasi sendiri. Semua dilengkapi dengan alat penyemprot air, tangga dan piranti layaknya pemadam profesional. Jumlah BPK di Banjarmasin sekarang tercatat 256 BPK dengan armada berkisar 150 buah baik mobil potebel ataupun mobil tangki air dan dengan sukarelawan kurang lebih 3.000 orang. Sebagian besar atau hampir 90 persen BPK tersebut dikelola oleh masyarakat sendiri. Biaya oprasional BPK dari iuran masyarakat ataupun dana dari perusahaan. Para personil BPK dengan sukarela tanpa mendapat gaji, tetapi jangan ditanya militansi mereka. Setiap terdengar berita kebakaran, mereka akan berlomba-lomba untuk datang terlebih dahulu. Tak jarang akhirnya mereka bertemu di tengah jalan dan berkonvoi menuju lokasi kebakaran dengan raungan sirine masing-masing.

BPK-BPK di masyarakat tersebut terbagi dalam beberapa organisasi lagi, seperti dari organisasi kelompok Komunikasi Darurat (Komdar), Bala Bantuan Kebakaran (Balakar), Himppindo, Swasta Pribumi dan lain-lainnya. Meski dirasa kurang, Pemko Banjarmasin telah memberikan pelatihan kepada masyarakat, untuk penanggulangan atau mencegah secara dini musibah kebakaran. Polda Kalimantan Selatan, melalui jajaran Ditlantas akan memberikan pembekalan bagi BPK dari segi berlalu lintas di Jalan Raya sebab banyak kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan BPK ini. Itulah Banjarmasin, kota seribu sungai dengan air sebagai denyut nadi kehidupan, tetapi api adalah musuh abadi yang paling ditakuti.
Tapi disayangkan pos pemadam kebakaran mereka dengan kondisi belum layak untuk dikategorikan menjadi pos pemadam kebakaran,serta belum adanya bantuan dari pemerintah.

Categories: Keciptakaryaan | Tinggalkan komentar

Kliping Koran PBL Kalsel

Kliping Barito Post

Categories: Keciptakaryaan | Tinggalkan komentar

PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG PROV. KALSEL

This slideshow requires JavaScript.

PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG PROV. KALSEL

Adalah lembaga inovatif yang ditargetkan untuk menjadi lembaga publik guna mendukung penyelenggaraan pembangunan ke-CiptaKarya-an, yang meliputi perumahan dan permukiman, bangunan gedung, air minum, air limbah drainase dan persampahan.

Total Luas Lantai 1168,56 m2 dengan Fasilitas yang ada di gedung PIP2B Kalsel meliputi:

  1. Sarana Publik
  2. Semi Publik
  3. Ruang Kerja
  4. Sarana Penunjang

Dokumentasi dan fungsi tiap ruangan dapat diunduh di SINI

Tujuan dari dibangunnya PIP2b Kalsel lebih jelasnya dapat diunduh diSINI

Konsep dan desain PIP2B Kalimantan Selatan dapat didownload diSINI

Categories: Keciptakaryaan | Tinggalkan komentar

PERDA BANGUNAN GEDUNG PROVINSI KALSEL

STATUS PERDA-RAPERDA KALIMANTAN SELATAN

MEKANISME /PROSES LEGALISASI RAPERDA BANGUNAN GEDUNG KOTA/KABUPATEN
Mekanisme/proses yang telah ditempuh :
1.PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DRAFT RAPERDA BANGUNAN GEDUNG.
2.SEMINAR PUBLIK.
3.PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN NASKAH AKADEMIK DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
4.KONSULTASI PUBLIK.
5.KONSULTASI KE DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DI JAKARTA.
6.PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAN IZIN BANGUNAN GEDUNG KOTA/KABUPATEN

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DRAFT  RAPERDA BANGUNAN GEDUNG
Tim Penyusun terdiri dari :
1.Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota/Kabupaten
2.Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait
3.Pakar Tata Ruang

Tugas-tugas Dari Tim Penyusun Raperda Bangunan Gedung :
1.Mempersiapkan Bahan-bahan untuk penyusunan draft rancangan perda tentang bangunan gedung.
2.Menghimpun masukan-masukan dari Tim Penyusun selama kegiatan.
3.Melakukan Koordinasi dengan Panitia Penyelenggara Kegiatan.
4.Melaporkan hasil kerja kepada dinas terkait

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAN IZIN BANGUNAN GEDUNG
Tim Pembahas terdiri dari :
1. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota/Kabupaten
2. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait
3. Pakar Tata Ruang
Tugas-tugas dari Tim Pembahas Raperda ttg Retribusi dan Izin Bangunan Gedung :
1. Mempersiapkan Bahan-bahan untuk pembahasan rancangan perda tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung.
2. Melakukan Koordinasi dengan Panitia Penyelenggara Kegiatan.
3. Melaporkan hasil kerja kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Keindahan Kota/kabupaten

DAFTAR PERDA IMB/BANGUNAN GEDUNG DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2007

DAFTAR PERDA IMB/BANGUNAN GEDUNG DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2009

DAFTAR PERDA IMB/BANGUNAN GEDUNG DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2011

Categories: Keciptakaryaan | Tinggalkan komentar

MELESTARIKAN BANGUNAN TRADISIONAL BANJAR (Revitalisasi Strategis Kalsel)

BANGUNAN ANNO 1925

Rumah Banjar atau Rumah ba-anjung adalah rumah tradisional suku Banjar. Arsitektur tradisional ciri-cirinya antara lain memiliki perlambang, memiliki penekanan pada atap, ornamental, dekoratif dan simetris.

Rumah tradisonal Banjar adalah type-type rumah khas Banjar dengan gaya dan ukirannya sendiri mulai sebelum tahun 1871 sampai tahun 1935. Pada tahun 1871 pemerintah kota Banjarmasin mengeluarkan segel izin pembuatan Rumah Bubungan Tinggi di kampung Sungai Jingah yang merupakan rumah tertua yang pernah dikeluarkan segelnya. [1]Umumnya rumah tradisional Banjar dibangun dengan ber-anjung (ba-anjung) yaitu sayap bangunan yang menjorok dari samping kanan dan kiri bangunan utama karena itu disebut Rumah Baanjung. Anjung merupakan ciri khas rumah tradisional Banjar, walaupun ada pula beberapa type Rumah Banjar yang tidak ber-anjung. Tipe rumah yang paling bernilai tinggi adalah Rumah Bubungan Tinggi yang biasanya dipakai untuk bangunan keraton (Dalam Sultan). Jadi nilainya sama dengan rumah joglo di Jawa yang dipakai sebagai keraton. Keagungan seorang penguasa pada masa pemerintahan kerajaan diukur oleh kuantitas ukuran dan kualitas seni serta kemegahan bangunan-bangunan kerajaan khususnya istana raja (Rumah Bubungan Tinggi). Dalam suatu perkampungan suku Banjar terdiri dari bermacam-macam jenis rumah Banjar yang mencerminkan status sosial maupun status ekonomi sang pemilik rumah. Dalam kampung tersebut rumah dibangun dengan pola linier mengikuti arah aliran sungai maupun jalan raya terdiri dari rumah yang dibangun mengapung di atas air, rumah yang didirikan di atas sungai maupun rumah yang didirikan di daratan, baik pada lahan basah (alluvial) maupun lahan kering

bangunan tradisional bersejarah di kota Banjarmasin tepat di siring jalan Piere Tendean atau di samping sungai Martapura, berdiri tahun 1925 atau lebih terkenalnya dengan sebutan bangunan ANNO 1925. Perbedaan bangunan tradisional ini dibandinngkan bangunan tradisonal bersejarah di daerah adalah konstruksi bangunan yang terbuat dari kayu Ulin. Coba lihat kondisinya;

This slideshow requires JavaScript.

Dua buah rumah tradisional Banjar yang ada di proyek siring Tendean, yang salah satunya bertuliskan Anno 1925, tidak saja khas dari segi ornamennya seperti dikutip dalam artikel ‘Ornamen Banjar Luluhkan Hati Yudhi’ (Bpost, Sabtu 24 Oktober 2009), tapi juga termasuk tipologi bangunan rumah Banjar tipe Palimasan 2 lantai yang masih tersisa saat ini dan sudah jarang sekali bisa ditemukan di Kota Banjarmasin. Selain itu dilihat dari konteks tempat dimana bangunan itu berdiri seakan mewakili sebuah kearifan nenek moyang kita dalam ber-arsitektur dengan merancang rumah panggung 2 façade, merespon pasang surut air sungai dan iklim tropis serta budaya lokal (kehidupan tepi air). Jika ditanya apa yang khas dari Kota Banjarmasin? Apa yang membuat turis lokal maupun mancanegara tertarik untuk berkunjung ke kota ini? Tak lain dan tak bukan adalah kekhasan budaya kehidupan seribu sungai dan arsitektur tradisionalnya.

Di awal era globalisasi, hampir semua kota bisa dikatakan memiliki wajah yang hampir sama dengan gaya arsitektur modernnya dilengkapi jendela-jendela kaca (curtain wall) dan bangunan kotak pencakar langit. Namun saat ini paradigma perencanaan kota sudah mulai berubah, ada sebuah kesadaraan kolektif dari kota-kota di dunia untuk tampil berbeda, lain dari yang lain, yang direpresentasikan dalam bentuk lingkungan binaan. Ada yang tampil dengan bangunan-bangunan iconic kontemporer seperti Guggenheim Museum Bilbao karya Frank Gehry di Spanyol, namun ada pula yang mencoba mempertahankan bangunan dan kawasan bersejarah dengan arsitektur lokalnya yang khas, ataupun menggabungkan kedua-nya dengan pendekatan adaptive reuse dan infill development.

Gerakan konservasi ini tidak hanya ditujukan untuk menarik devisa asing, namun lebih dari itu untuk menciptakan sense of belonging – perasaan kepemilikan dan kebangaan dari warga kota terhadap lingkungannya dengan terus memelihara keterikatan dengan budaya dan sejarah. Dari rasa kepemilikan ini diharapkan akan timbul rasa tanggung jawab, rasa sayang untuk memelihara dan meningkatkan kualitas kotanya.

Singapura, dengan pembangunannya yang begitu pesat, di awal tahun 60-an sempat menghancurkan hampir sebagian besar arsitektur dan kawasan bersejarahnya yang bercirikan deretan shop houses atau rumah toko dengan arcade pejalan kaki yang menerus. Kawasan ini dulunya identik dengan permukiman kumuh, kemudian berganti dengan bangunan-bangunan beton pencakar langit dan apartemen (HDB housing), namun apa jadinya kemudian? jumlah turis yang berkunjung menurun drastis.

Untunglah di tahun 1980an, muncul kesadaran untuk membangun sebuah identitas sebagai salah satu kota Asia yang ‘Uniquely Singapore’ dengan melestarikan bangunan dan kawasan bersejarah dengan karakter arsitektur dan aktivitas masyarakat multietnis yang unik seperti Little India, Chinatown dan Kampong Glam. Dengan konsep perencanaan kota yang integral dan dilengkapi rencana detail, bangunan-bangunan lama dan bersejarah direnovasi dan dialihfungsikan menjadi restauran, café, kantor, dan fungsi publik lainnya (adaptive reuse) yang menunjang vitalitas kawasan tersebut. Disamping itu bangunan baru bisa berdiri berdampingan secara harmonis  dengan bangunan lama tanpa harus merobohkannya (infill development).

Kasus si Anno 1925 dan siring Tendean bisa menjadi kasus perancangan kota yang sangat menarik dengan menggabungkan pendekatan pembangunan ruang publik kota dengan unsur-unsur budaya melalui pelestarian arsitektur tradisional Banjar dan budaya tepi sungai.  Ciri-ciri ruang publik yang berhasil adalah apabila semua warga kota tua, muda dan anak-anak dari berbagai latar belakang bisa mengakses dan menikmati ruang tersebut untuk berbagai aktifitas dengan nyaman, sehingga tercipta interaksi sosial. Selain itu ruang publik tersebut juga aktif digunakan secara kontinyu siang dan malam baik pada hari kerja maupun akhir pekan. Oleh sebab itu sering kali perancangan ruang publik tidak hanya memperhatikan segi desain fisiknya saja tapi juga memikirkan tentang program, yang salah satunya adalah dengan membangun fasilatas-fasilitas publik sebagai penunjang seperti perpustakaan, kantor pos, taman bermain, restauran, internet café dan lain-lain. Sehingga dengan keberadaan pengguna yang terus-menerus akan mengurangi tindak kriminal dan vandalisme terhadap fasilitas publik (natural surveillance).

Sayembara Pengembangan Desain dan Konsep Kota Banjarmasin Berbasis Sungai telah melahirkan konsep dan gagasan yang cemerlang tentang perencanaan kota kedepannya dengan menekankan pada isu pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Dimana salah satu unsurnya adalah mengakomodasi keberlanjutan budaya lokal dari generasi ke generasi dan teraspirasinya kebutuhan masyarakat setempat (participatory planning). Semoga status si Anno 1925 dan temannya tidak hanya ‘menunda pembongkaran’ tapi memang benar-benar ‘tidak dibongkar’.

bangunan Anno 1925 ini oleh pemerintah Kota Banjarmasin bangunan ini dijadikan situ budaya, semoga bangunan kelenteng juga akan di jadikan situ.

Categories: Keciptakaryaan | Tinggalkan komentar

RTH HASAN BASRY KOTA BANJARBARU

This slideshow requires JavaScript.

KONDISI EKSISTING

HASAN BASRY

Secara makro, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarbaru (Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat) sebesar ±1.846,64 Ha. Dari keseluruhan Kota Banjarbaru 37.138 Ha. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa dari keseluruhan luas Kota Banjarbaru, ruang terbuka hijau kota hanya menempati komposisi penggunaan ruang sebesar 4,97%; dimana proporsi penggunaan lahan sebagai ruang terbuka hijau seharusnya sebesar 30% dari keseluruhan kawasan, terbagi atas 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Dengan demikian, untuk mencapai proporsi ruang terbuka hijau yang ideal dibutuhkan komposisi penggunaan lahan sekitar ±25,03% dari keseluruhan luas Kota Banjarbaru, yaitu sebesar ±9.294,76 Ha; terdiri dari 5.891,72 Ha atau 15,86% merupakan Ruang Terbuka Hijau Publik dan 3.403, 04 Ha atau 9,16% berupa Ruang Terbuka Hijau Privat. Data Inventarisasi RTH Kota Banjarbaru serta proyeksi kebutuhan dapat diunduh DISINI.

SK WALIKOTA PENETAPAN RTH

SK GUBENUR PENGELOLAAN RTH

Berdasarkan identifikasi yang sudah ada terhadap beberapa kawasan ruang terbuka hijau di Kota Banjarbaru, titik lokasi kawasan ruang terbuka hijau yang diprioritaskan

dalam penanganan kegiatan Rencana Tindak Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Banjarbaru adalah penataan kawasan Pahlawan Nasional Hassan Basry di Kecamatan Liang Anggang. Penetapan lokasi ini berdasarkan kesepakatan dengan SKPD Kota Banjarbaru dan Provinsi, juga diperkuat oleh SK Walikota Banjarbaru Tentang Penetapan Lokasi. Klik disini, serta SK Gubenur Kalsel Tentang Pemeliharaan dan Pengelolaan, Klik disini, RTH Hasan Basry

Penentuan kawasan Makam Pahlawan Nasional Hassan Basry merupakan hasil elaborasi antara UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Secara fisik, pemanfaatan ruang di Kota Banjarbaru belum memberikan kontribusi optimal dalam penyediaan ruang terbuka hijau.

Location coordinates 114°42'3.2436" - 3°26'43.5516"

Ketersediaan RTH di beberapa kawasan dapat dikatakan belum optimal dan belum tertata dengan baik. Ruang terbuka hijau jalan dapat menjadi salah satu penyumbang untuk mencapai proporsi 30% ruang terbuka hijau, terutama di pusat kota yang lahannya lebih banyak digunakan untuk kegiatan ekonomi. Adapun ruang-ruang yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarbaru meliputi: jalur hijau sempadan sungai sebesar 3.082,91 Ha, jalur pengaman tegangan tinggi sebesar 129,87 Ha, jalur hijau jalan, dan ruang-ruang yang cukup luas untuk taman.

No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya, Permen PUNo.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. RTH Hasan Basry memiliki daar payung hukum yakni RTBL Kawasan Jalan Trikora – Jalan A. Yani Tahun 2005 yang dirncanakan Pemko Banjarbaru lewat dana APBD.

DESAIN RTH HASAN BASRI

DISKUSI TEAM KONSULTAN (PT. WIRA WIDYATAMA) DENGAN SKPD KOTA BANJARBARU

TAHAPAN PELAKSANAAN PENANGGANAN

” PEMBANGUNAN RTH HASAN BASRY ADALAH WUJUD CINTA AKAN PAHLAWAN KARENA BANGSA YANG BESAR ADALAH BANGSA YANG BISA MENGHARGAI JASA PAHLAWANYA “

silahkan mengUnduh Profil RTH Hasan Basry filenya: KLIK DISINI


Categories: Keciptakaryaan | Tinggalkan komentar

RTBL KAB/KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) adalah panduan lingkungan atau kawasan yang di maksutkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang. penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkunan atau kawasan.

examples of planning RTBL Veteran

UNDANG-UNDANG NO. 28/2002 BANGUNAN GEDUNG (UUBG)

  • Bab IV: setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
  • Persyaratan administratif meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.
  • [Pasal 9 ayat (3)] Persyaratan teknis meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
  • Persyaratan tata bangunan meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.
  • Persyaratan tata bangunan ditetapkan lebih lanjut dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

PP NO. 36/2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 28/2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
Paragraf 5, Pasal 27 dan 28, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL:

  • RTBL merupakan pengaturan persyaratan tata bangunan sebagai tindak lanjut RTRW kabupaten/kota dan/atau RDTRKP, digunakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang suatu kawasan dan sebagai panduan rancangan kawasan untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan.
  • RTBL memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
  • RTBL disusun oleh pemerintah daerah atau berdasarkan kemitraan pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat sesuai dengan tingkat permasalahan pada lingkungan/ kawasan yang bersangkutan.
  • Penyusunan RTBL dilakukan dengan mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung dan dengan mempertimbangkan pendapat publik.
  • RTBL ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota, dan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan peraturan Gubernur.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman umum penyusunan RTBL diatur dengan Peraturan Menteri.

Pembangunan Prasarana Sarana Dasar (PSD) yang didanai APBN diharuskan memiliki RTBL (RENSTRA KEMENTRIAN PU 2010-2014), sebagai payung hukum penataan ruang di daerah. Bila mana suatu kawasan tidak memiki RTBL maka akan sulit untuk mendapatkan dana APBN.

Terdata Beberapa RTBL yang ada di kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimanatan Selatan;

Bila ada Produk RTBL yang dikerjakan/didanai oleh pemerintah Kabupaten bisa di informasikan ke SATKER Penataan Bangunan dan Lingkungan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan atau dapat diemailkan di deddy_494@hotmail.com

Categories: Keciptakaryaan | Tinggalkan komentar

Rentin Kawasan Tradisional Panglima Wangkang

RUMAH TRADISIONAL BANJAR

Kawasan Palinglima Wangkang merupakan kampung tua yang menjadi bagian dari salah satu daerah awal perkembangan Kota Banjarmasin. Sama seperti pusat-pusat daerah permukiman perkembangan lama Kota Banjarmasin yang umumnya berada di sepanjang tepian sungai, seperti Kawasan Kuin, Kawasan Alalak, Kawasan Banua Anyar. Kawasan Palinglima Wangkang membentang sepanjang tepi Sungai Martapura dari daerah Pasar Lama kemudian daerah Taluk yakni berupa teluk/belokan sungai sampai pada daerah pertemuan Sungai Martapura dengan Sungai Awang. Lokasi berada di 114° 42`BT -114° 43`BT dan 2° 55`LS -2° 56`LS .

Pemukiman kawasan Bakumpai berdiri pada era tahun 1812. Penduduk asal Bandar Muara Bahan adalah suku daayak bakumpai.

Pada masa perjuangan kemerdekaan daerah Palinglima Wangkang merupakan salah satu basis

RUMAH TRADISIONAL BANJAR

pergerakan perjuangan suku Bangkupai, Panglima Wangkang atau Demang Wangkang gelar Mas Demang adalah salah seorang pangli

ma perang dalam Perang Banjar dari kalangan suku Bakumpai yang mempertahankan Distrik Bakumpai (sekarang Barito Kuala). Untuk menghormati maka pemerintah daerah menamakan kawasan tersebut dengan kawasan Panglima Wangkang. Penatapan lokasi SK Bupati Barito Kuala dapat di KLIK DISINI

Kementerian PU lewat Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan melakukan kegiatan perencanaan di tahun 2011 dan akan disusul dengan kegiatan fsik prasarana dasar di kawasan Panglima Wangkang.

REMBUK MASYARAKAT UTK MENJARING USULAN KEGIATAN

DISKUSI DENGAN SKPD KAB. BATOLA

PENGARAHAN DARI KASATKER PBL PU PROV KALSEL

untuk mendownload materi silahkan klik : KLIK AJA

pass: intalo

Categories: Keciptakaryaan | Tinggalkan komentar

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 257 pengikut lainnya.