RTBL KAB/KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) adalah panduan lingkungan atau kawasan yang di maksutkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang. penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkunan atau kawasan.

examples of planning RTBL Veteran

UNDANG-UNDANG NO. 28/2002 BANGUNAN GEDUNG (UUBG)

  • Bab IV: setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
  • Persyaratan administratif meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.
  • [Pasal 9 ayat (3)] Persyaratan teknis meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
  • Persyaratan tata bangunan meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.
  • Persyaratan tata bangunan ditetapkan lebih lanjut dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

PP NO. 36/2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 28/2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
Paragraf 5, Pasal 27 dan 28, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL:

  • RTBL merupakan pengaturan persyaratan tata bangunan sebagai tindak lanjut RTRW kabupaten/kota dan/atau RDTRKP, digunakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang suatu kawasan dan sebagai panduan rancangan kawasan untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan.
  • RTBL memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
  • RTBL disusun oleh pemerintah daerah atau berdasarkan kemitraan pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat sesuai dengan tingkat permasalahan pada lingkungan/ kawasan yang bersangkutan.
  • Penyusunan RTBL dilakukan dengan mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung dan dengan mempertimbangkan pendapat publik.
  • RTBL ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota, dan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan peraturan Gubernur.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman umum penyusunan RTBL diatur dengan Peraturan Menteri.

Pembangunan Prasarana Sarana Dasar (PSD) yang didanai APBN diharuskan memiliki RTBL (RENSTRA KEMENTRIAN PU 2010-2014), sebagai payung hukum penataan ruang di daerah. Bila mana suatu kawasan tidak memiki RTBL maka akan sulit untuk mendapatkan dana APBN.

Terdata Beberapa RTBL yang ada di kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimanatan Selatan;

Bila ada Produk RTBL yang dikerjakan/didanai oleh pemerintah Kabupaten bisa di informasikan ke SATKER Penataan Bangunan dan Lingkungan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan atau dapat diemailkan di deddy_494@hotmail.com

Iklan
Categories: Keciptakaryaan | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: