KRITERIA KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN


KRITERIA KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DANLINGKUNGAN (RTBL) I. KRITERIA LOKASI

  1. Merupakan kawasan yang apabila tidak diatur lebih detail, perkembangannya akan cenderung semrawut dan tidak terkendali, atau hilangnya karakter kawasan akibat hilangnya bangunan dan kawasan lama/tradisional/bersejarah, atau menimbulkan bencana akibat rawannya kawasan tersebut terhadap kejadian bencana
  2. Merupakan kawasan strategis di kota/kabupaten dan menjadi prioritas utama dan mendesak bagi pemerintah kota/kabupaten untuk segera diatur
  3. Merupakan kawasan di kota/kabupaten yang sudah memiliki Perda BG
  4.  Merupakan kawasan di kota/kabupaten yang dalam 5 tahun terakhir belum memiliki RTBL

II.PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RTBL

Penyampaian Surat Permintaan Walikota/Bupati kepada Ditjen CK, Kementerian PU, dilampiri dengan Dokumen daerah yang mengindikasikan bahwa kawasan yang akan disusun RTBL nya memang merupakan prioritas provinsi atau kabupaten/kota ybs. Dokumen tersebut terdiri dari :

  1. Petikan RPJMD, khususnya bagian yang menyebutkan bahwa dalam jangka menengah (5 tahun ke depan) kawasan dimaksud merupakan prioritas untuk diatur/dikembangkan,Atau;
  2. Renstrada Badan/Dinas terkait yang mengindikasikan bahwa salah satu tugas/target dari Badan/Dinas dimaksud memang akan mengatur/mengembangkan kawasan dimaksud, atau;
  3. PERDA ttg RTRW kab/kota atau Ranperda RTRW yang sudah mendapat Persetujuan ubstansi dari Menteri PU (khususnya peta rencana peruntukan dan rencana sistem jaringan infrastruktur) dan rencana2 detailnya (RDTR, RTR, peraturan zoning) yang menggambarkan rencana pengembangan kawasan dimaksud. Apabila RTRW belum disahkan atau belum mendapat persetujuan maka bisa dengan surat pernyataan pemda yang menyatakan bahwa setelah RTBL disusun akan dipakai sebagai salah satu masukan untuk menyusun peraturan lebih tinggi diatasnya (RDTRK/RTRW)
  4. PERDA ttg Bangunan Gedung atau Ranperda BG yang sudah masuk Prolegda
  5. Peta Batas Kawasan (deliniasi kawasan), ditanda tangani oleh Ketua Bappeda dan Kepala Dinas Tata Kota
  6. Hasil penilaian kelayakan Lokasi (sebagaimana kriteria dimaksud) ditanda tangani oleh Ketua Bappeda dan Kepala Dinas Tata Kota
  7. Penunjukan Tim Teknis daerah yang terdiri dari unsur Bappeda, Tata Kota, PU dan unsur2 lain serta kesediaan untuk menyiapkan berbagai informasi yang dibutuhkan, dimana biaya operasional tim menjadi beban biaya pemerintah daerah.
  8. Surat Pernyataan kesediaan untuk memproses RTBL yang sudah disusun menjadi Peraturan Walikota/Bupati, atau PERDA sebagai panduan dalam penataan dan pengembangan kawasan.

Catatan : no 1 a,b,c dan d kalau tidak ada bisa diganti surat pernyataan walikota/bupati bahwa kawasan yang diusulkan merupakan prioritas untuk ditangani dilampiri no 2 dan atau 3. no. 4 menyusul.

PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENATAAN DAN REVITALISASI KAWASAN (PRK) & RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

I. KRITERIA LOKASI

  1. Kawasan pusat kota/pusat kegiatan yang cepat berkembang dan atau mengalami degradasi lingkungan serta memiliki potensi dari segi pariwisata/alam.
  2. Merupakan kawasan yang sudah memiliki RTBL II. PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA TINDAK Penyampaian Surat Permintaan Walikota/Bupati kepada Ditjen CK, Kementerian PU, dilampiri dengan :
  • RTBL yang sudah di sahkan dalam bentuk Peraturan Walikota/Bupati atau dalam proses pengesahannya, sebagai bentuk komitmen untuk mengembangkan kawasan
  •  Surat pernyataan kesediaan untuk memanfaatkan Rencana Tindak dimaksud sebagai pedoman dalam pengembangan kawasan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Catatan : apabila belum ada RTBL, surat pernyataan walikota/bupati bahwa kawasan yang diusulkan merupakan prioritas utk ditangani

PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PERMUKIMAN TRADISIONAL BERSEJARAH

I. KRITERIA LOKASI

  1. Merupakan Kawasan yang masih memiliki nilai-nilai tradisional, adat istiadat/hukum adat, budaya lokal yang cukup kental, namun Infrastruktur kawasannya kurang memadai dan dikhawatirkan akan mengalami degradasi apabila tidak ada penangangan/intervensi dari pemerintah (identitas kawasan bisa hilang).
  2. Kawasan permukiman tersebut merupakan permukiman tradisional yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah untuk di lestarikan dan statusnya telah dan/atau akan ditetapkan sebagai kawasan tradisonal yang di lestarikan.

II. PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANATINDAK KAWASAN PERMUKIMAN TRADISIONAL/BERSEJARAH

Penyampaian Surat Permintaan Walikota/Bupati kepada Ditjen CK, Kementerian PU, dilampiri dengan Dokumen daerah yang mengindikasikan bahwa kawasan yang akan disusun Rencana Tindak nya memang merupakan prioritas provinsi atau kabupaten/kota ybs. Dokumen tersebut terdiri dari :

  1. Petikan RPJMD, khususnya bagian yang menyebutkan bahwa dalam jangka menengah (5 tahun ke depan) kawasan dimaksud merupakan prioritas untuk diatur/dikembangkan. atau;
  2. Renstrada Badan/Dinas terkait yang mengindikasikan bahwa salah satu tugas/target dari Badan/Dinas dimaksud memang akan mengatur/mengembangkan kawasan dimaksud, atau;
  3. PERDA ttg RTRW kab/kotaatau Ranperda RTRW yang sudah mendapat Persetujuan Substansi dari Menteri PU (khususnya peta rencana peruntukan dan rencana sistem jaringan infrastruktur) dan rencana2 detailnya (RDTR, RTR, peraturan zoning) yang menggambarkan rencana pengembangan kawasan dimaksud. Apabila RTRW belum disahkan atau belum mendapat persetujuan maka bisa dengan surat pernyataan pemda yang menyatakan bahwa setelah Rencana Tindak disusun akan dipakai sebagai salah satu masukan untuk menyusun RDTRK/RTRW

Catatan : apabila a,b dan c tidak ada, diganti dengan surat pernyataan walikota/bupati bahwa kawasan yang diusulkan merupakan prioritas utk ditangani

PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK)

I. KRITERIA LOKASI

  1. Sudah memiliki Perda Bangunan Gedung atau Ranperda BG yang sudah masuk Prolegda;
  2. Memiliki dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

II. PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA INDUKSISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

  1. Penyampaian Surat Permintaan Walikota/Bupati kepada Ditjen CK, Kementerian PU, dilampiri dengan Dokumen daerah yang mengindikasikan bahwa pencegahan dan penanggulangan kebakaran merupakan prioritas provinsi atau kabupaten/kota ybs. Dokumen tersebut adalah:
  • Petikan RPJMD, khususnya bagian yang menyebutkan bahwa pencegahan dan penanggulangan kebakaran merupakan prioritas untuk diatur/dikembangkan. atau;
  •  Renstrada Badan/Dinas terkait yang mengindikasikan bahwa salah satu tugas/target dari Badan/Dinas dimaksud memang akan mengatur/mengembangkan sistem proteksi kebakaran, atau;
  • PERDA ttg RTRW kab/kota atau Ranperda RTRW yang sudah mendapat Persetujuan Substansi dari Menteri PU (khususnya peta rencana peruntukan dan rencana sistem jaringan infrastruktur). Apabila RTRW belum disahkan atau belum mendapat persetujuan maka bisa dengan surat pernyataan pemda yang menyatakan bahwa setelah Rencana Tindak disusun akan dipakai sebagai salah satu masukan untuk menyusun RTRW
  • Copy dari Perda BG atau Ranperda BG yg dilampiri keterangan bahwa draft dimaksud sudah masuk dalam Prolegda Catatan : no 1 apabila tidak ada diganti dengan surat pernyataan walikota/bupati bahwa RISPK yang diusulkan merupakan prioritas utk disusun dan dijadikan panduan

Catatan : apabila belum ada RTBL, surat pernyataan walikota/bupati bahwa kawasan yang diusulkan merupakan prioritas utk ditangani

DUKUNGAN PSD UNTUK REVITALISASI KAWASAN, RTH DAN PERMUKIMAN TRADISIONAL BERSEJARAH

I. KRITERIA LOKASI

  1. Kawasan yang sudah mempunyai dokumen Rencana Tindak (termasuk DED)PRK/RTH/Permukiman Tradisional-Bersejarah/RTPLP yang di sepakati oleh Pemda (untuk implementasi & Pengelolaannya)
  2. Memiliki dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
  3. Kawasan yang unit pengelolanya sudah ditetapkan
  4. Kawasan yang lahannya sudah siap (adanya kejelasan status lahan : milik pemerintah/yayasan, tidak dalam status sengketa, tidak terdapat aktifitas permukiman liar, dan tidak ada kegiatan yang yang tidak sesuai peruntukannya)

DUKUNGAN PSD UNTUK REVITALISASI KAWASAN, RTH DAN PERMUKIMAN TRADISIONAL BERSEJARAH DI LOKASI PLPBK

I. KRITERIA LOKASI

  1. Lokasi Lanjutan dari BLM PNPM MP
  2. Memiliki dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
  3. Mempunyai dokumen RTPLP yang di sepakati oleh Pemda (untuk implementasi & Pengelolaannya)
  4. Kesiapan pengelolaan oleh Masyarakat setempat atau stakeholder lainnya 5. Kesiapan status lahan (milik pemerintah/yayasan/masyarakat, tidak dalam status sengketa, didalamnya tdk berlangsung aktifitas permukiman liar, dan tidak ada kegiatan yang berlangsung di dalamnya yang tidak sesuai peruntukannya)

DUKUNGAN PSD UNTUK REVITALISASI KAWASAN, RTH DAN PERMUKIMAN TRADISIONAL BERSEJARAH

I. PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN DUKUNGAN FISIK PRK, RTH DAN PERMUKIMAN TRADISIONAL/BERSEJARAH

  1. Penyampaian Surat Permintaan Walikota/Bupati kepada Ditjen CK, Kementerian PU, dilampiri dengan :
  • DED yang sinkron dengan RTBL yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya.DED harus sudah disahkan oleh pejabat terkait (Kepala Dinas/Badan)
  •  Surat pernyataan bahwa lahan yang akan dibangun fasilitas publik adalah milik pemda, tidak dalam sengketa, tidak terdapat bangunan liar, warung dan peruntukan lain yang tidak sesuai serta siap dibangun pekerjaan fisik sesuai rencana
  • Foto lokasi yang memperlihatkan bahwa lahan yang akan dikembangkan tidak terdapat bangunan liar, warung, dan peruntukan lain yang tidak sesuai.
  •  Penunjukan Unit Pengelola yang bertanggung jawab dalam keberlanjutan pengembangan kawasan.

DUKUNGAN PRASARANA DAN SARANA SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

I. KRITERIA LOKASI

  1. Memiliki dokumen RISPK yang telah disahkan oleh Kepala Daerah (minimal SK/peraturan bupati/walikota)
  2. Memiliki dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
  3. Memiliki Perda BG (minimal Raperda BG dalam tahap pembahasan dengan DPRD)
  4. Memiliki DED untuk komponen fisik yang akan dibangun.
  5. Ada lahan yg disediakan Pemda
  6. Kesiapan pengelolaan oleh stakeholder setempat

DUKUNGAN PRASARANA DAN SARANA SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN SKALA LINGKUNGAN

I. KRITERIA LOKASI

  1. Lokasi Lanjutan dari BLM PNPM MP
  2. Mempunyai dokumen RTPLP yang di sepakati oleh Pemda (untuk implementasi & Pengelolaannya), yang di dalamnya mengatur kebutuhan akan sistem proteksi kebakaran skala lingkungan
  3. Kesiapan pengelolaan oleh Masyarakat setempat atau stakeholder lainnya

DUKUNGAN PRASARANA DAN SARANA SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

II. PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN DUKUNGAN FISIK PRASARANA DAN SARANA SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Penyampaian Surat Permintaan Walikota/Bupati kepada Ditjen CK, Kementerian PU,dilampiri dengan :

  • DED yang sinkron dengan RISPK yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya.DED harus sudah disahkan oleh pejabat terkait (Kepala Dinas/Badan)
  •  Surat pernyataan bahwa lahan yang akan dibangun fasilitas publik adalah milik pemda, tidak dalam sengketa, tidak terdapat bangunan liar, warung dan peruntukan lain yang tidak sesuai serta siap dibangun pekerjaan fisik sesuai rencana
  • Foto lokasi yang memperlihatkan bahwa lahan yang akan dikembangkan tidak terdapat bangunan liar, warung, dan peruntukan lain yang tidak sesuai.
  • Penunjukan Unit Pengelola yang bertanggung jawab dalam keberlanjutan pengembangan sistem proteksi Kebakaran.

Catatan : apabila belum ada RTBL, surat pernyataan walikota/bupati bahwa kawasan yang diusulkan merupakan prioritas utk ditangani

KRITERIA DUKUNGAN AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

  1. Bangunan gedung negara/kantor pemerintahan
  2. Bangunan gedung pelayanan umum (puskesmas, hotel, terminal, stasiun, bandara)
  3. Ruang publik atau ruang terbuka tempat bertemunya aktifitas sosial masyarakat (taman, alun-alun)
  4. Kesiapan pengelolaan oleh stakeholder setempat Fasilitasi pembangunan dapat berupa pembuatan ramp/handrail, toilet penca, signage, guiding blocks, parkir penca DED Standar sudah ada, untuk pekerjaan dilapangan disesuaikan dengan shop drawing saja
Iklan
Categories: Keciptakaryaan | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: