RISPK

Kriteria Kota/Kabupaten :

  • Sudah memiliki Perda Bangunan Gedung atau Ranperda BG yang sudah masuk Prolegda;

PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN TEKNIS  PENYUSUNAN RISPK

  •  Penyampaian Surat Permintaan Walikota/Bupati kepada Ditjen CK, Kementerian PU, dilampiri dengan Dokumen daerah yang mengindikasikan bahwa pencegahan dan penanggulangan kebakaran merupakan prioritas provinsi atau kabupaten/kota ybs. Dokumen tersebut adalah:
  1. Petikan RPJMD, khususnya bagian yang menyebutkan bahwa pencegahan dan penanggulangan kebakaran merupakan prioritas untuk diatur/dikembangkan. atau;
  2. Renstrada Badan/Dinas terkait yang mengindikasikan bahwa salah satu tugas/target dari Badan/Dinas dimaksud memang akan mengatur/mengembangkan sistem proteksi kebakaran, atau;
  3. PERDA ttg RTRW kab/kota  atau Ranperda RTRW yang sudah mendapat Persetujuan Substansi dari Menteri PU (khususnya peta rencana peruntukan dan rencana sistem  jaringan infrastruktur). Apabila RTRW belum disahkan atau belum mendapat persetujuan maka bisa dengan surat pernyataan pemda yang menyatakan bahwa setelah Rencana Tindak disusun akan dipakai sebagai salah satu masukan untuk menyusun RTRW

2.   Copi dari Perda BG atau Ranperda BG yg dilampiri keterangan bahwa draft dimaksud sudah masuk dalam Prolegda

Catatan : no 1 apabila tidak ada diganti dengan surat pernyataan walikota/bupati bahwa RISPK yang diusulkan merupakan prioritas utk disusun dan dijadikan panduan.

Dukungan Prasarana dan Sarana Sistem Proteksi Kebakaran

Kriteria kab./kota :

  • Memiliki dokumen RISPK yang telah disahkan oleh Kepala Daerah (minimal SK/ peraturan bupati/walikota)
  • Memiliki Perda BG (minimal Raperda BG dalam tahap pembahasan dengan DPRD)
  • Memiliki DED untuk komponen fisik yang akan dibangun.
  • Ada lahan yg disediakan Pemda
  • Kesiapan pengelolaan oleh stakeholder setempat

Kriteria Lokasi :

  • Lokasi Lanjutan dari BLM PNPM MP
  • Mempunyai dokumen RTPLP yang di sepakati oleh Pemda (untuk implementasi & Pengelolaannya), yang di dalamnya  mengatur kebutuhan akan sistem proteksi kebakaran skala lingkungan
  • Kesiapan pengelolaan oleh Masyarakat setempat atau stakeholder lainnya

PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN DUKUNGAN FISIK Prasarana dan Sarana Sistem Proteksi Kebakaran

Penyampaian Surat Permintaan Walikota/Bupati kepada Ditjen CK, Kementerian PU, dilampiri dengan :

  1. DED yang sinkron dengan RISPK yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya. DED harus sudah disahkan oleh pejabat terkait (Kepala Dinas/Badan)
  2. Surat pernyataan bahwa lahan yang akan dibangun fasilitas publik adalah milik pemda, tidak dalam sengketa, tidak terdapat bangunan liar, warung dan peruntukan lain yang tidak sesuai serta siap dibangun pekerjaan fisik sesuai rencana
  3. Foto lokasi yang memperlihatkan bahwa lahan yang akan dikembangkan tidak terdapat bangunan liar, warung, dan peruntukan lain yang tidak sesuai.
  4. Penunjukan Unit Pengelola yang bertanggung jawab dalam keberlanjutan pengembangan sistem proteksi Kebakaran.
Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: