RTBL

Kriteria Lokasi :

  1.  Merupakan kawasan yang apabila tidak diatur lebih detail, perkembangannya akan cenderung semrawut dan tidak terkendali, atau hilangnya karakter kawasan akibat hilangnya bangunan dan kawasan lama/tradisional/bersejarah, atau menimbulkan bencana akibat rawannya kawasan tersebut terhadap kejadian bencana
  2. Merupakan kawasan strategis di kota/kabupaten dan menjadi prioritas utama dan mendesak bagi pemerintah kota/kabupaten untuk segera diatur
  3. Merupakan kawasan di kota/kabupaten yang sudah memiliki Perda BG
  4. Merupakan kawasan di kota/kabupaten yang dalam 5 tahun terakhir belum memiliki RTBL

Catatan : no 1 dan 2 mutlak, no 3 bisa menyusul,

PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN TEKNIS  PENYUSUNAN RTBL

  1. Penyampaian Surat Permintaan Walikota/Bupati kepada Ditjen CK, Kementerian PU, dilampiri dengan Dokumen daerah yang mengindikasikan bahwa kawasan yang akan disusun RTBL nya memang merupakan prioritas provinsi atau kabupaten/kota ybs. Dokumen tersebut terdiri dari :
  • Petikan RPJMD, khususnya bagian yang menyebutkan bahwa dalam jangka menengah (5 tahun ke depan) kawasan dimaksud merupakan prioritas untuk diatur/dikembangkan, Atau;
  • Renstrada Badan/Dinas terkait yang mengindikasikan bahwa salah satu tugas/target dari Badan/Dinas dimaksud memang akan mengatur/mengembangkan kawasan dimaksud, atau;
  • PERDA ttg RTRW kab/kota  atau Ranperda RTRW yang sudah mendapat Persetujuan Substansi dari Menteri PU (khususnya peta rencana peruntukan dan rencana sistem  jaringan infrastruktur) dan rencana2 detailnya (RDTR, RTR, peraturan zoning) yang menggambarkan rencana pengembangan kawasan dimaksud. Apabila RTRW belum disahkan atau belum mendapat persetujuan maka bisa dengan surat pernyataan pemda yang menyatakan bahwa setelah RTBL disusun akan dipakai sebagai salah satu masukan untuk menyusun peraturan lebih tinggi diatasnya (RDTRK/RTRW)
  • PERDA ttg Bangunan Gedung atau Ranperda BG yang sudah masuk Prolegda

2. Peta Batas Kawasan (deliniasi kawasan), ditanda tangani oleh Ketua Bappeda dan Kepala Dinas Tata Kota

3. Hasil penilaian kelayakan Lokasi (sebagaimana kriteria dimaksud) ditanda tangani oleh Ketua Bappeda dan Kepala Dinas Tata

Kota

4. Penunjukan Tim Teknis daerah yang terdiri dari unsur Bappeda, Tata Kota, PU dan unsur2 lain serta kesediaan untuk

menyiapkan berbagai informasi yang dibutuhkan, dimana biaya operasional tim menjadi beban biaya pemerintah daerah.

5. Surat Pernyataan kesediaan untuk memproses RTBL yang sudah disusun menjadi Peraturan Walikota/Bupati, atau PERDA

sebagai panduan dalam penataan dan pengembangan kawasan.

Iklan
Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: